Esai Satir Kontemplatif — Harri Safiari
Porosmedia.com – Di Negeri Konoha Raya (NKR), pembangunan sering diperlakukan seperti upacara sakral. Bulldozer dianggap lebih suci daripada doa masyarakat adat. Peta investasi lebih sakti ketimbang peta ingatan leluhur. Dan angka triliunan rupiah jauh lebih nyaring terdengar dibanding suara manusia yang sejak ratusan tahun hidup di atas tanah itu sendiri.
Maka ketika film dokumenter Pesta Babi muncul dan diputar diam-diam di ruang-ruang diskusi kampus, negeri ini mendadak gelisah seperti pejabat yang lupa mematikan mikrofon saat rapat pembagian proyek.
Lucu. Sekaligus getir.
Film berdurasi sembilan puluh menit itu bukan film horor. Tidak ada pocong. Tidak ada kuntilanak. Tidak ada zombie. Tidak ada genderuwo.
Namun anehnya, banyak orang ketakutan bahkan sebelum menontonnya.
Padahal yang tampil hanya hutan Papua, masyarakat adat, suara warga, dan serpihan kenyataan yang selama ini lebih sering dikubur di bawah pidato pembangunan.
Korupsinikus tertawa kecil sambil menyalakan rokok kretek murahan — tentu saja legal dan bercukai.
“Di negeri ini,” katanya lirih, “kadang-kadang fakta jauh lebih menyeramkan daripada film setan.”
Dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu berbicara tentang Papua Selatan: Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Tentang suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Tentang hutan yang perlahan berubah menjadi angka-angka dalam proposal investasi.
Film ini menyoroti konflik lahan, ekspansi perkebunan, proyek food estate, bioetanol, hingga proyek strategis nasional yang diklaim sebagai jalan menuju ketahanan pangan dan masa depan Indonesia.
Masalahnya sebenarnya sederhana.
Di meja rapat Jakarta, tanah sering dianggap “lahan kosong”.
Padahal di mata masyarakat adat, tanah adalah ibu. Hutan adalah perpustakaan. Sungai adalah sejarah. Kuburan leluhur bukan sekadar koordinat GPS.
Namun begitulah tabiat modernitas yang mabuk investasi: segala sesuatu ingin diubah menjadi grafik pertumbuhan ekonomi. Bahkan kesedihan manusia pun, kalau bisa, dijadikan bahan presentasi PowerPoint.
Korupsinikus kemudian membuka map lusuh sambil bergumam pelan:
“Kolonialisme zaman dulu datang membawa senapan. Kolonialisme modern datang membawa MoU, drone pemetaan, dan kalimat manis bernama hilirisasi.”
Nah, di titik inilah film Pesta Babi menjadi penting ditonton.
Bukan karena semua isi film harus dipercaya mentah-mentah seperti khotbah suci. Bukan pula karena dokumenter ini pasti paling benar. Tidak.
Dalam tradisi berpikir sehat, semua karya mesti diuji, dikritik, bahkan diperdebatkan.
Tetapi masalahnya di NKR sering terasa aneh sekaligus lucu.
Banyak orang belum menonton filmnya, tetapi sudah marah duluan sambil mencak-mencak seperti juru bicara kepanikan nasional.
Ada yang langsung meneriakkan anti pembangunan. Ada yang buru-buru menuduh provokasi. Ada pula yang gemetar hanya karena mendengar istilah “kolonialisme modern”.
Padahal diskusi bahkan belum dimulai.
Inilah ironi terbesar bangsa ini: terlalu banyak orang alergi terhadap percakapan.
Maka pembubaran nobar di sejumlah kampus justru terasa tragikomik. Kampus yang seharusnya menjadi ruang berpikir kadang berubah seperti ruang tunggu birokrasi: steril dari pertanyaan, penuh ketakutan administratif.
Korupsinikus tersenyum pahit.
“Kalau film dokumenter saja dibubarkan,” katanya, “besok-besok mungkin diskusi tentang harga cabai pun perlu izin keamanan nasional.”
Padahal justru film seperti inilah yang semestinya ditonton dengan kepala dingin dan landasan narasi yang memadai.
Sebab tanpa memahami konteks Papua — sejarah konflik agraria, relasi negara dengan masyarakat adat, ekspansi industri ekstraktif, sampai trauma panjang pembangunan yang sering datang tanpa partisipasi warga — orang hanya akan melihat film ini sebagai provokasi murahan.
Padahal dokumenter investigatif bekerja dengan logika berbeda.
Ia memang tidak lahir untuk meninabobokan penonton.
Ia bukan iklan pariwisata.
Ia tidak dibuat untuk membuat pejabat nyaman sambil menyeruput kopi di forum investasi.
Dokumenter investigatif justru bertugas mengganggu kenyamanan publik agar pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disapu ke kolong meja bisa muncul kembali ke permukaan.
Dan di situlah Pesta Babi melakukan sabetannya.
Film ini memakai simbol tradisi adat masyarakat Muyu: Awon Atatbon — pesta babi sebagai ritual sosial dan spiritual yang terkait erat dengan keberlangsungan hutan dan alam Papua.
Pesannya telanjang:
jika hutan hilang, bukan cuma pohon yang mati.
Budaya ikut terkubur.
Identitas ikut digusur.
Cara hidup ikut dicabut dari akarnya.
Tetapi Korupsinikus juga mengingatkan:
publik jangan terjebak menjadi pemuja romantisme satu arah.
Pembangunan tetap diperlukan. Papua juga membutuhkan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi. Negara tidak mungkin berhenti membangun hanya karena ketakutan terhadap kritik.
Namun pembangunan tanpa dialog hanya akan melahirkan luka baru yang diwariskan turun-temurun.
Dan investasi tanpa empati mudah berubah menjadi mesin pengasingan manusia dari tanah kelahirannya sendiri.
Karena itulah respons terhadap Pesta Babi semestinya bukan pembungkaman, melainkan adu argumen terbuka.
Kalau film ini dianggap bias, bantahlah dengan data.
Kalau dianggap timpang, hadirkan perspektif lain.
Kalau dianggap berlebihan, buka forum diskusi.
Bukan malah mematikan layar proyektor seperti penguasa abad pertengahan yang takut pada bayangan sendiri.
Korupsinikus lalu menatap jauh ke arah timur Indonesia.
“Asal kau tahu,” katanya pelan, “kadang sebuah bangsa tidak runtuh karena perang. Tapi karena terlalu lama takut mendengar suara rakyatnya sendiri.”
Dan ironisnya, semakin film ini dibubarkan, semakin publik penasaran ingin menontonnya.
Begitulah hukum alam demokrasi:
sesuatu yang dicegah berlebihan biasanya justru tumbuh menjadi legenda.
Akhirnya, Pesta Babi bukan sekadar film tentang Papua.
Ia adalah cermin tentang bagaimana negeri ini memperlakukan kritik.
Apakah kritik dianggap vitamin demokrasi?
Atau justru dianggap hama pembangunan?
Di Negeri Konoha Raya, pertanyaan seperti itu sering kali lebih menakutkan daripada isi filmnya sendiri.
(Selesai)
