Esai Satire Kontemplatif: Harri Safiari
Porosmedia.com – Korupsinikus tertawa ketika mendengar kabar sebelas kepala daerah hasil Pilkada 2024 kena OTT KPK.
Bukan tertawa bahagia.
Melainkan tawa yang biasanya keluar ketika kenyataan sudah terlalu absurd untuk ditangisi.
“Sebelas…” katanya pelan.
“Sebelas kepala daerah.”
Rubi menoleh.
“Kenapa? Kaget?”
“Kaget?” Korupsinikus menghisap rokoknya dalam-dalam. “Yang aneh sekarang bukan kepala daerah korup.”
“Lalu?”
“Yang aneh itu kalau ada kepala daerah berkuasa penuh lima tahun dan tetap bersih.”
Ruangan mendadak sunyi.
Kalimat itu menggantung seperti bau bangkai yang lama disembunyikan di balik karpet seremoni demokrasi.
Negeri ini gemar sekali menyebut dirinya demokratis. Padahal yang tumbuh subur justru industri kekuasaan.
Pilkada tidak lagi sepenuhnya menjadi arena pengabdian. Ia berubah menjadi pasar raksasa tempat jabatan diperdagangkan dengan ongkos yang makin sinting.
Ada ongkos baliho.
Ada ongkos survei.
Ada ongkos pencitraan.
Ada ongkos “mengamankan dukungan.”
Ada ongkos menggerakkan massa.
Ada ongkos membungkam lawan.
Dan kadang ada ongkos yang tak pernah tercatat, tetapi semua orang tahu keberadaannya.
Demokrasi akhirnya menjelma kasino politik.
Yang kalah bangkrut.
Yang menang harus menagih kembali modal.
Lalu rakyat diminta percaya:
semua itu dilakukan demi pengabdian.
Betapa lucunya negeri ini.
Korupsinikus berdiri, berjalan mendekati jendela.
Di luar sana baliho-baliho masih tersenyum. Wajah para calon tampak teduh, santun, religius, penuh janji perubahan.
Padahal sebagian dari mereka bahkan belum dilantik sepenuhnya sebagai pelayan rakyat, tetapi mentalnya sudah seperti broker proyek.
Jabatan bukan lagi amanah.
Ia berubah menjadi mesin ekstraksi:
mengisap anggaran, mengatur fee, membagi proyek, menjual kursi birokrasi, lalu membungkus semuanya dengan pidato nasionalisme.
Dan yang paling mengerikan:
masyarakat perlahan mulai terbiasa.
OTT demi OTT datang silih berganti, tetapi daya kejut publik terus menurun.
Rompi oranye kini hampir kehilangan makna moralnya. Ia hanya menjadi kostum musiman elite yang apes tertangkap kamera.
Yang ditakuti bukan dosa korupsinya.
Yang ditakuti hanyalah gagal menghapus jejak.
“Ini bukan lagi soal individu rakus,” kata Korupsinikus pelan.
“Ini soal sistem yang diam-diam memelihara korupsi sebagai denyut ekonomi politik.”
Partai membutuhkan biaya.
Pilkada membutuhkan modal.
Tim sukses meminta balas jasa.
Sponsor menagih proyek.
Birokrat diperas loyalitasnya.
Pengusaha membeli akses.
Semua saling terhubung seperti rantai makanan.
Dan di ujung rantai itu:
rakyat dimakan paling akhir.
Ironinya, setiap kepala daerah tertangkap, semua orang mendadak menjadi malaikat.
Partai bilang kecolongan.
Pendukung bilang difitnah.
Relawan bilang sedih.
Pejabat lain bilang prihatin.
Padahal mereka hidup dalam ekosistem yang sama.
Ekosistem yang selama ini diam-diam memahami bahwa kekuasaan tanpa transaksi hanyalah dongeng seminar antikorupsi.
Rubi tertawa pendek.
“Jadi negeri ini sebenarnya sedang apa?”
Korupsinikus mematikan rokoknya keras-keras.
“Sedang sakit parah.”
“Separah apa?”
“Separah negeri yang terus meneriakkan perang melawan korupsi, tetapi biaya untuk menjadi pejabat justru makin mustahil dijangkau orang jujur.”
Ia berhenti sejenak.
“Dan lebih parah lagi…”
“Apa?”
“Kita mulai menganggap semua ini normal.”
Sunyi.
Di kejauhan, mungkin baliho baru sedang dicetak lagi.
Muka-muka baru sedang dipoles lagi.
Janji-janji baru sedang dirakit lagi.
Sementara korupsi tetap duduk nyaman di ruang paling empuk republik ini:
bukan sebagai penyimpangan,
melainkan bagian dari mekanisme.
(Selesai).
