Oleh: Irwan Nurwansyah (Pemerhati Sosial)
Porosmedia.com – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat saat ini, Dedi Mulyadi (KDM), terus memicu diskursus publik yang dinamis. Di satu sisi, pola komunikasi yang spontan dan terbuka di media sosial dianggap sebagai bentuk transparansi masa kini. Namun di sisi lain, bagi sebagian masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi falsafah undak-usuk basa, gaya tersebut dinilai kerap menabrak tatanan etika kepemimpinan yang ideal.
Pemerhati Sosial, Irwan Nurwansyah, menyoroti bahwa posisi Gubernur di Jawa Barat bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simbol budaya. Menurutnya, ekspektasi warga terhadap pemimpin di Tanah Pasundan sangat erat kaitannya dengan nilai tatakrama dan sopan santun.
”Di Jawa Barat, ada ekspektasi tinggi bahwa pemimpin harus menjadi panutan (teladan). Hal ini mencakup cara berkomunikasi yang mencerminkan nilai Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh. Pemimpin diharapkan mampu bersikap lemes (lembut) dalam tutur kata, namun tetap tegas dalam prinsip,” ujar Irwan kepada Poros Media, Kamis (14/5/2026).
Irwan menilai, gaya komunikasi yang cenderung blak-blakan, spontan, bahkan terkadang meledak-ledak di ruang publik atau media sosial, berisiko menciptakan persepsi negatif. Baginya, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi dan menghargai psikologis masyarakat yang dipimpinnya.
”Seringkali apa yang dianggap ‘jujur’ atau ‘apa adanya’ oleh satu pihak, justru dirasakan sebagai sikap yang kurang pas atau bahkan kasar oleh pihak lain yang memegang teguh adat istiadat. Terutama di wilayah yang sangat menghargai dialektika yang santun,” lanjutnya.
Meski demikian, Irwan menyadari bahwa dalam sistem demokrasi, preferensi kepemimpinan pada akhirnya kembali ke tangan rakyat. Fenomena gaya kepemimpinan populis yang serba terbuka memang tengah menjadi tren global, namun ia mengingatkan agar kemajuan zaman tidak menggerus identitas budaya lokal.
”Intinya, kritik terhadap gaya kepemimpinan adalah bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya lincah bekerja, tetapi juga memiliki kedalaman etika (adat) yang sejalan dengan karakteristik daerahnya. Pada akhirnya, pilihan rakyatlah yang menentukan arah Jawa Barat ke depan,” pungkas Irwan.
