Oleh: TAP, S.H – Waketum DPP FABEM & Pendiri KAPMI
Porosmedia.com, Bandung – Dalam perjalanan sejarah bangsa, setiap kebijakan publik selalu meninggalkan jejak panjang terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun, ketika kebijakan lebih sering diambil secara pragmatis dan instan tanpa pertimbangan matang, maka gejolak di akar rumput tak terhindarkan.
Kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil, menjadi salah satu contoh kebijakan yang memicu keresahan. Alih-alih menghadirkan solusi, justru menimbulkan efek domino berupa gejolak sosial dan kemarahan publik. Apalagi jika dibarengi dengan isu kenaikan iuran BPJS, sempitnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, mahalnya biaya pendidikan, dan semakin beratnya akses kesehatan—masyarakat semakin merasa ditinggalkan oleh negara.
Padahal, berbagai laporan intelijen maupun kajian akademik semestinya dijadikan rujukan penting dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, sering diabaikan. Akibatnya, kebijakan berjalan sepihak, minim dialog, dan berujung pada apa yang disebut sebagai efek bola salju keresahan sosial. Program retret pejabat hingga lembaga pendidikan strategis seperti Lemhanas yang diharapkan melahirkan negarawan berkarakter pro-rakyat, justru kerap dipandang belum membuahkan hasil nyata. Bahkan dianggap sebatas seremoni yang menghabiskan anggaran tanpa keberpihakan jelas kepada rakyat.
Krisis Kepemimpinan dan Hilangnya Sense of Crisis
Pertanyaan besar pun muncul: di manakah sense of crisis para pemegang kebijakan? Di tengah rakyat yang kesulitan mencari pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang melonjak, hingga ancaman kelaparan, pejabat publik mestinya menempatkan empati, mendengar suara masyarakat, dan membuat kebijakan berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok.
Pemimpin sejati tidak sekadar mengumpulkan pengikut, melainkan melahirkan generasi penerus yang lebih hebat. Sejarah mencatat, Raja Hayam Wuruk melahirkan Mahapati Gajah Mada—figur tangguh yang membawa Majapahit menuju kejayaan sekaligus menyatukan nusantara. Sayangnya, pelajaran berharga dari sejarah ini sering diabaikan, dan banyak pemimpin saat ini enggan belajar dari masa lalu.
Korupsi: Antara Kesempatan dan Hedonisme
Selain problem kebijakan, bangsa ini terus dirongrong oleh praktik korupsi. Penyalahgunaan jabatan demi memperkaya diri, gaya hidup hedonis, dan fenomena flexing menjadi pemicu kuat suburnya perilaku koruptif.
Ironisnya, meskipun korupsi merusak sendi-sendi negara, hukuman bagi koruptor sering kali tidak setegas untuk pelaku terorisme atau bandar narkotika. Publik menyoroti fenomena narapidana korupsi yang diduga tetap menikmati fasilitas mewah di dalam lapas, bahkan keluar-masuk dengan dalih kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal keadilan hukum.
Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP pemasyarakatan dan revisi regulasi agar lebih tegas terhadap napi koruptor. Tidak sedikit kalangan menuntut hukuman maksimal, termasuk hukuman mati bagi koruptor kelas berat yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sebab, dampak korupsi sejatinya tidak kalah berbahaya dibanding terorisme: ia merusak moral bangsa, memperlebar kesenjangan sosial, menghancurkan perekonomian, dan melemahkan fondasi negara.
Revisi UU Tipikor, penerapan hukuman mati untuk koruptor kelas berat, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah strategis agar korupsi benar-benar menimbulkan efek jera.
Menatap NKRI ke Depan
Bangsa ini membutuhkan pemimpin berjiwa negarawan yang mampu merasakan denyut nadi rakyat, berani mengambil keputusan strategis dengan pertimbangan matang, serta terbuka berdialog dengan mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat luas. Pemimpin sejati harus tegas menolak kompromi terhadap korupsi dan menjaga independensi dari konflik kepentingan, termasuk dalam urusan bisnis pribadi.
Sejarah menunjukkan, hanya pemimpin dengan visi besar dan kemampuan melahirkan kader tangguh yang dapat membawa bangsa keluar dari krisis menuju kejayaan.
Kesimpulannya, seorang pemimpin hebat harus mampu melahirkan kaderisasi yang hebat, bukan sekadar membentuk barisan pengikut. Pemimpin masa kini membutuhkan sosok Mahapatih yang tangguh, yang menjalankan kebijakan dengan hati jernih dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Pemimpin juga wajib memastikan setiap kebijakan yang diambil menjamin stabilitas nasional, serta menjaga demokrasi agar tetap sehat, terukur, dan berakar kuat di masyarakat (grassroots democracy).
Semoga negeri ini selalu dalam kedamaian, dengan pemimpin yang mampu bersinergi dan harmonis dengan rakyat, memperkuat persatuan, serta menata sendi kehidupan menuju Indonesia Emas 2045.
Tagar Gerakan Moral
#SavePeradabanDemokrasiNKRI
#SaveGenerasiNKRI
#SaveEkonomiRakyat
#SahkanRUUPerampasanAset
#BerantasKoruptor
#MiskinkanKoruptor
#HukumMatiKoruptor
TAP, S.H
Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa)
Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)
Praktisi Advokat, Alumni Universitas Trisakti
Pendiri / Wakil Ketua KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)
Pray for NKRI 🇮🇩
