Porosmedia.com, Jakarta – 29 September 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, yang kini sedang dijalankan pemerintah. Dengan target penerima mencapai 82,9 juta anak sekolah pada 2026 dan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun dalam APBN, program ini jelas memiliki skala luar biasa strategis bagi masa depan bangsa.
Namun, pelaksanaan awal program ini menimbulkan sejumlah persoalan serius. Beberapa kasus keracunan makanan di berbagai daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penyelenggaraan MBG. Kondisi ini mendorong Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa / Senat Mahasiswa (DPP FABEM-SM) untuk mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Evaluasi dari Hulu ke Hilir
Menurut FABEM, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh dari hulu ke hilir: mulai dari standar dapur, kualitas bahan baku, distribusi, hingga sistem penyajian. Investigasi terhadap kasus keracunan juga penting untuk memastikan apakah persoalan itu murni akibat kelalaian teknis atau ada unsur kesengajaan yang merugikan bangsa.
Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas
FABEM juga menekankan bahwa transparansi anggaran MBG adalah hal mutlak. Anggaran sebesar ratusan triliun rupiah tidak boleh jatuh ke dalam praktik monopoli segelintir pihak atau penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Program ini harus benar-benar berpihak kepada rakyat, terutama anak-anak sekolah, bukan hanya menguntungkan pejabat atau pengusaha tertentu.
Evaluasi Kinerja Aparatur
Ketua Umum DPP FABEM-SM, Zainuddin Arsyad, S.Ip, menilai perlunya evaluasi berkala terhadap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, minimal setiap enam bulan. Bila terbukti tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, pejabat tersebut seharusnya digantikan oleh sosok lain yang memiliki integritas dan kapabilitas lebih baik.
Belajar dari Praktik Internasional
Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM, Tody Ardiansyah Prabu, S.H, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda sebagian implementasi MBG dalam beberapa bulan ke depan guna memberikan waktu untuk audit menyeluruh. Ia menekankan pentingnya studi banding ke negara lain, seperti Tiongkok, yang sukses menjalankan program serupa tanpa kasus keracunan massal.
Dalam pandangannya, keberhasilan program MBG harus diukur melalui indikator yang jelas:
penyediaan dapur higienis dengan wadah makanan standar aman,
distribusi yang profesional,
tenaga kerja bersertifikasi,
kualitas gizi sesuai standar internasional,
hingga pemanfaatan teknologi modern seperti genome sequencing untuk keamanan pangan.
Spirit Mencerdaskan Anak Bangsa
FABEM menegaskan bahwa MBG seharusnya menjadi spirit kolektif untuk mencerdaskan generasi bangsa, sekaligus menggerakkan rantai pasok ekonomi daerah—dari petani lokal, pedagang, hingga penyedia jasa katering. Dengan demikian, MBG dapat berfungsi ganda: meningkatkan gizi anak-anak sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
Penutup
Dengan anggaran besar dan cakupan luas, MBG adalah program monumental yang bisa menjadi warisan penting pemerintahan Prabowo. Namun, tanpa evaluasi ketat, transparansi, dan profesionalisme, program ini berpotensi menghadapi kegagalan serius.
Jika pemerintah mampu memperbaiki kelemahan, melibatkan tenaga ahli gizi yang kredibel, serta menegakkan prinsip akuntabilitas, MBG akan benar-benar menjadi pondasi lahirnya Generasi Emas 2045.
