Porosmedia.com, Bandung – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, serta Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, memicu diskursus hangat di ruang publik. Keputusan hukum yang menggugurkan status tersangka ini melahirkan dua sisi mata uang: satu sisi sebagai wujud penegakan asas kepastian hukum, di sisi lain menjadi catatan kritis terkait manajemen perkara.
Kepala Kejari Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, menyatakan bahwa keputusan diambil pasca-gelar perkara (ekspos) ke-4 pada 22 Mei 2026. Alasan yuridis utamanya adalah belum terpenuhinya unsur pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Setelah memeriksa 89 saksi, 3 ahli, dan mendalami bukti elektronik sejak Desember 2025, penyidik menyimpulkan tidak ada aliran dana secara nyata (faktual) yang mengarah pada pemerasan atau kompensasi proyek di lingkungan OPD Pemkot Bandung.
Namun, di balik penegasan Kejaksaan bahwa proses ini murni bebas dari intervensi politik, terdapat beberapa poin krusial yang memerlukan bedah analisis lebih mendalam.
Tiga Catatan Kritis di Balik Gugurnya Perkara
Mencermati anatomi kasus ini dari awal penetapan tersangka hingga terbitnya SP3, para pengamat hukum melihat adanya ruang abu-abu yang perlu diperjelas secara akuntabel ke publik:
1. Ambivalensi Logika “Aliran Dana” vs “Sumbangan Kampanye”
Poin yang paling menyita perhatian adalah argumentasi bahwa dana yang semula dicurigai ternyata merupakan sumbangan resmi pada masa kampanye. Secara logika yuridis, ini memunculkan pertanyaan: jika dikategorikan sebagai sumbangan kampanye, artinya aliran dana tersebut ada secara faktual, namun dinilai sah secara legal.
Publik tentu berharap adanya transparansi apakah sumbangan tersebut telah tercatat resmi dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai regulasi PKPU. Selain itu, batasan antara sumbangan sukarela dan potensi gratifikasi (Pasal 12B UU Tipikor) dari kontraktor sektor pengadaan barang/jasa pemerintah tetap menjadi garis tipis yang rawan perdebatan.
2. Manajemen Penetapan Tersangka yang Diuji Publik
Pemeriksaan masif terhadap 89 saksi justru memicu analisis terbalik. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka wajib didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Jika setelah puluhan saksi diperiksa kesimpulannya adalah unsur pidana belum terpenuhi, maka publik dapat menilai bahwa konstruksi perkara di tingkat awal belum sepenuhnya matang sebelum diumumkan ke ruang publik.
3. Sifat SP3 yang Tidak Mutlak
Perlu dipahami secara luas bahwa status “gugur” dalam SP3 ini tidak bersifat permanen (inkracht). Sifat hukumnya adalah sementara dan kondisional. Asas Ne Bis In Idem tidak berlaku di sini karena perkara belum menyentuh bangku persidangan.
Artinya, jika di kemudian hari ditemukan novum (alat bukti baru)—baik berupa saksi baru atau dokumen transaksi keuangan yang belum terlacak—Kejaksaan memiliki kewenangan penuh demi hukum untuk menerbitkan Sprindik Baru dan membuka kembali kasus ini. Jalur Praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan juga tetap terbuka sebagai katup pengaman sistem peradilan kita.
Eksplanasi Hukum Progresif:
Dari kacamata hukum progresif, langkah Kejari Bandung dapat dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas presumption of innocence (praduga tak bersalah). Menghentikan penyidikan jauh lebih ksatria dan melindungi hak konstitusional warga negara, ketimbang memaksakan perkara yang rapuh ke pengadilan yang berisiko berujung vonis bebas. Namun secara manajemen penegakan hukum, ini menjadi evaluasi besar agar aparat lebih cermat di masa depan.
Dampak Domino ke Balai Kota: Ujian Tata Kelola Pemerintahan
Pasca-badai hukum ini, tantangan terbesar justru berpindah ke koridor birokrasi Kota Bandung. Isu mengenai merenggangnya hubungan emosional antara Wali Kota Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin pasca-dinamika pemanggilan saksi menjadi kerikil dalam sepatu jalannya pemerintahan.
Disharmonisasi kepemimpinan di pucuk pimpinan daerah berpotensi membawa dampak domino yang sistemik:
Risiko Polarisasi ASN: Kepala OPD, camat, hingga lurah rawan terjebak dalam dilema loyalitas jika tidak ada garis komando yang harmonis. Polarisasi di tubuh Aparatur Sipil Negara akan langsung memicu kelambatan pelayanan publik.
Stagnasi Program Strategis: Pengelolaan kota besar seperti Bandung menuntut pola kolektif-kolegial, terutama dalam pembahasan APBD dan eksekusi proyek makro (banjir, sampah, dan infrastruktur). Komunikasi yang buntu antar-pimpinan akan langsung menekan angka serapan anggaran.
Mandulnya Pengawasan Internal: Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, Wakil Wali Kota memegang mandat utama dalam pengawasan birokrasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat. Jika hubungan emosional retak, fungsi kontrol ini rawan diabaikan atau disalahpahami sebagai manuver politik semata.
Langkah Penyelamatan yang Diperlukan
Agar masyarakat Kota Bandung tidak menjadi pihak yang dirugikan oleh residu politik dan hukum ini, diperlukan kedewasaan institusional dari berbagai pihak:
Biro Hukum Pemkot Bandung harus berdiri netral, fokus pada inventarisasi administrasi pemulihan hak protokoler Wakil Wali Kota, dan memberikan telaahan hukum yang objektif tanpa bias politik.
Gubernur Jawa Barat, selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, harus proaktif melakukan fungsi monitoring dan mediasi formal demi menjamin stabilitas birokrasi di Kota Bandung tetap kondusif.
DPRD Kota Bandung wajib memperketat fungsi pengawasan legislatif agar program kerja yang menyentuh masyarakat tetap berjalan di atas relnya, tanpa terpengaruh “perang dingin” di eksekutif.
Pada akhirnya, gugurnya status hukum di Kejaksaan harus diikuti dengan pemulihan profesionalisme kerja di Balai Kota. Supremsi hukum telah memberikan jalurnya, kini tinggal bagaimana tata kelola pemerintahan (good governance) diuji untuk tetap mengutamakan kepentingan warga di atas segalanya. (PM/Red)
