Porosmedia.com, Bandung – Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada Senin (1/6/2026) harus menjadi momentum krusial untuk mengubah cara pandang bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara. Pancasila tidak boleh lagi sekadar terjebak dalam ruang seremoni tahunan atau jargon politik normatif, melainkan harus ditafsirkan ulang secara progresif agar relevan dengan tantangan generasi muda.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Jabar, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., usai jadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Merevolusikan Pancasila: Demi Persatuan dan Keadilan” yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5, Kota Bandung, Senin pagi (1/6/2026).
”Pancasila bukan hanya sekadar digaungkan secara seremonial, dihormati, atau dibicarakan setahun sekali. Seluruh instrumen di dalamnya harus mampu diimplementasikan, terutama kepada generasi muda,” ujar Buky Wibawa usai diskusi.
Urgensi ‘Merevolusikan Pancasila’
Meminjam tesis dan pokok pikiran yang kerap dikemukakan oleh pemikir Pancasila, Prof. Yudi Latif, mengenai gagasan “merevolusikan Pancasila”, Buky menilai diksi yang terkesan provokatif tersebut sebenarnya menyimpan pesan urgensi yang sangat mendalam. Ada kebutuhan mendesak (urgent) untuk melakukan langkah konkret, radikal, dan cepat agar nilai-nilai kebangsaan berpindah dari sekadar teks mati menuju aksi nyata.
Urgensi ini kian nyata jika melihat proyeksi demografi politik Indonesia ke depan. Berdasarkan data taksiran pemilu mendatang, proporsi pemilih dari segmen generasi muda (Generasi Z dan Milenial) diproyeksikan bakal menembus angka di atas 60 persen dari total pemilih nasional.
”Mereka (generasi muda) harus betul-betul bisa memahami dasar negara kita. Pemahaman itu harus komprehensif, mengakar dari Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Di era percepatan digital seperti sekarang, metodenya tidak bisa lagi konvensional. Harus ditafsir ulang agar klop dengan cara berpikir anak muda,” tambahnya.
Persatuan Bersendikan Keadilan
Lebih lanjut, Buky Wibawa membedah korelasi substansial antara aspek politik, hukum, dan sosial-budaya dalam bingkai persatuan. Merujuk pada arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal konsisten mengedepankan narasi persatuan nasional, Buky mengingatkan bahwa fondasi utama keutuhan sebuah negara kepulauan berada pada integrasinya.
Namun, ia memberikan catatan kritis-objektif: persatuan yang kokoh tidak akan pernah tercipta tanpa adanya refleksi keadilan yang nyata di tengah masyarakat.
”Dasar dari keutuhan negara itu ada di persatuan, dan persatuan itu wajib merefleksikan keadilan. Langkah Presiden mengonsolidasikan seluruh unsur bangsa adalah strategi mempercepat pembangunan demi mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera,” urai Buky.
Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan etnis, serta keberagaman keyakinan, Indonesia secara sosiologis memiliki potensi kerawanan konflik internal yang tinggi jika ego sektoral dibiarkan. Jika energi bangsa habis terkuras untuk konflik domestik dan dinamika politik yang tidak produktif, maka target-target strategis kesejahteraan nasional akan terhambat.
”Bagaimana kita mau maju kalau kita tidak bersatu? Semangat persatuan inilah yang harus dipahami oleh semua pihak, dan komunikasinya harus dijembatani melalui nilai-nilai Pancasila. Faktanya, justru karena adanya Pancasila, Indonesia masih tetap utuh berdiri hingga hari ini,” pungkasnya.
Pemilihan Gedung Indonesia Menggugat sebagai lokasi acara juga dinilai sarat akan pesan simbolis, mengingat gedung bersejarah tersebut merupakan tempat di mana Ir. Soekarno pada tahun 1930 membacakan pleidoi legendarisnya melawan kolonialisme—sebuah spirit perlawanan yang kini direlevansikan untuk melawan pengikisan nilai-nilai ideologi bangsa. (PM/Red)
