Porosmedia.com – Teori Peralihan Kekuasaan (Power Transition Theory) yang diperkenalkan oleh A.F.K. Organski menyatakan bahwa konflik besar dan instabilitas global paling rentan terjadi ketika kekuatan yang sedang bangkit (challenger) mencapai kesetaraan dengan kekuatan dominan, terutama jika kekuatan baru tersebut tidak puas dengan tatanan internasional yang berlaku. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepuasan politik dan distribusi kekuatan dalam menjaga stabilitas sistem internasional.
Dalam konteks Indonesia, peluang besar untuk menjadi negara maju, inovatif, dan berdaulat pada 2045 terbuka lebar. Hal tersebut hanya dapat terwujud melalui strategi pembangunan yang terarah, konsistensi kebijakan, serta penguatan tata kelola nasional. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon, melainkan proyek peradaban yang membutuhkan visi jangka panjang.
Pembangunan Politik pada Era Pemerintahan 2024–2029
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan politik menjadi prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi. Tiga konsep utama yang relevan dan mendesak untuk diimplementasikan adalah:
1. Stabilitas politik – menjaga ketertiban nasional dan konsolidasi kekuatan negara.
2. Modernisasi politik – memperkuat kelembagaan politik dan tata kelola pemerintahan.
3. Pembinaan demokrasi – meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik rakyat.
Dengan konsistensi penerapan konsep-konsep ini, diharapkan lahir kebijakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini akan menopang posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang sering disebut sebagai Prabowonomic.
Trilogi dan Caturlogi Pembangunan
Trilogi pembangunan yang populer pada era Presiden Soeharto meliputi:
Stabilitas nasional yang dinamis
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Namun, trilogi tersebut belum menekankan aspek demokrasi dan partisipasi publik. Karena itu, dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, arah kebijakan pembangunan nasional dapat ditingkatkan menjadi Caturlogi Pembangunan, dengan menambahkan:
Partisipasi publik dan demokrasi
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan rakyat memiliki ruang partisipasi yang luas dalam proses demokrasi.
Visi Ekonomi dan Pembangunan Nasional
Pembangunan politik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan kepemimpinan yang visioner, Indonesia diharapkan tetap berada di jalur damai, menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mengantarkan bangsa menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
TAP, S.H ( Tody Ardiansyah Prabu, S.H )
Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa)
Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)
Praktisi Advokat Peradi, Alumni Universitas Trisakti
Pendiri / Wakil Ketua KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)
Pray for NKRI 🇮🇩
