Porosmedia.com – Birokrasi di Indonesia kerap dipersepsikan lamban, berbelit, dan cenderung memboroskan energi bangsa dalam urusan administratif. Padahal, birokrasi seharusnya menjadi alat percepatan pembangunan, bukan sebaliknya. Di tengah tantangan global dan domestik, gagasan Danantara hadir untuk mendorong reformasi birokrasi berbasis kearifan, keterbukaan, dan keberlanjutan.
Salah satu pendekatan yang relevan untuk menopang konsep Danantara adalah Birokrasi KISS: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi. Prinsip ini bukan hanya jargon teknokratis, melainkan strategi praktis untuk mengatasi keruwetan tata kelola.
Koordinasi: Menyatukan Arah dan Gerak
Koordinasi adalah kunci agar setiap lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, tumpang tindih program antarinstansi menjadi masalah klasik. Data Bappenas (2023) mencatat lebih dari 30% program kerja daerah tidak sinkron dengan prioritas nasional.
Menurut Prof. Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), “Koordinasi yang lemah membuat birokrasi sering kehilangan fokus. Padahal, tugas birokrasi adalah memastikan kebijakan hadir sebagai solusi, bukan menambah masalah.”
Dalam kerangka Danantara, koordinasi berarti mengikat seluruh lini pemerintahan dengan visi kebangsaan yang sama: melayani rakyat, bukan memperumit rakyat.
Integrasi: Menyatu dalam Sistem
Integrasi adalah upaya menghubungkan semua sektor dan level pemerintahan agar tidak berjalan dalam silo. Sistem digital pemerintahan semestinya tidak terpisah-pisah. Fakta menunjukkan, menurut laporan KemenPAN-RB (2024), ada lebih dari 24.000 aplikasi layanan publik yang justru membingungkan masyarakat karena tidak terintegrasi.
Danantara menekankan perlunya satu ekosistem kebijakan yang inklusif, di mana daerah dan pusat saling menopang. Tanpa integrasi, birokrasi hanya menjadi “pulau-pulau kecil” yang tidak pernah membentuk kekuatan bangsa.
Sinkronisasi: Menjaga Irama Pembangunan
Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak saling bertabrakan. Kasus tumpang tindih regulasi investasi atau pengelolaan sumber daya alam menunjukkan betapa mahalnya biaya kebijakan yang tidak sinkron.
Ekonom senior Faisal Basri pernah menegaskan, “Banyak investasi gagal bukan karena kurang modal, tapi karena peraturan antarinstansi tidak sinkron.”
Konsep Danantara mengajarkan pentingnya sinkronisasi sebagai irama yang menyatukan orkestrasi pembangunan, sehingga tidak ada kebijakan yang saling mematikan, melainkan saling menguatkan.
Simplifikasi: Memotong Rantai Birokrasi
Simplifikasi berarti memangkas jalur birokrasi yang bertele-tele. Data Bank Dunia (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara, terutama karena perizinan usaha yang rumit.
Jika Danantara ingin menjadi paradigma baru tata kelola, maka penyederhanaan prosedur adalah langkah mutlak. Masyarakat tidak boleh lagi tersandera oleh meja-meja birokrasi.
Danantara sebagai Rumah Besar Reformasi
Dengan mengusung prinsip KISS, Danantara dapat tampil sebagai rumah besar reformasi birokrasi Indonesia. Ia bukan sekadar wacana politik, melainkan gagasan transformasi:
Koordinasi memastikan semua aktor bergerak serentak.
Integrasi membuat sistem berjalan dalam satu ekosistem.
Sinkronisasi menjaga keselarasan pembangunan.
Simplifikasi memberi rakyat layanan cepat, murah, dan pasti.
Danantara menolak birokrasi yang berbelit, dan sebaliknya menegakkan birokrasi yang efektif, efisien, dan humanis.
Penutup
Di tengah kompleksitas bangsa, manajemen birokrasi KISS dalam bingkai Danantara adalah jawaban atas kegelisahan publik terhadap wajah birokrasi yang kaku. Indonesia butuh birokrasi yang lincah, bukan birokrasi yang kaku dan membebani.
Kini saatnya membuktikan, bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar dokumen, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh landasan hukum yang kuat dan fokus pada investasi di sektor strategis dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% .
Danantara mesti selaras dengan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045′. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Oleh karena itu perlu di awasi oleh kaum civil society untuk hadirnya pengawasan dan masukan-masukan dari publik. Semangatnya keberadaanya adalah Danantara tidak boleh menjadi kebijakan dari kelembagaan yang gagal. Haruslah berhasil. Karena ini adalah pertaruhan besar. Bukan saja bagi Pemerintah, tetapi pertaruhan masadepan Republik ini beserta seluruh rakyatnya. Garis Besarnya adalah Civil Society andil besar untuk mengawal dan mengawasinya.
Danantara dapat berperan sebagai motor penggerak investasi di sektor-sektor prioritas program bapa Presiden seperti Energi, ketahanan pangan , Produk komoditi halal, perikanan / hasil laut, Maritim Pelabuhan jalur perdagangan koneksitas antar pulau, sektor pendidikan , infrastruktur Ekosistem Wisata berbasis kearifan lokal & budaya yang Mendunia. Goalnya adalah untuk kemakmuran sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat menuju era lepas landas Peradaban Indonesia Emas 2045
Salam NKRI Indonesia Unggul 2045 !
– TAP, S.H – Ketum Komunitas Rakyat Indonesia Unggul / Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa / Senat Mahasiswa )
– Wakil Ketua Majelis Pertimbangan BPP KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia )
