Porosmedia.com, Bandung – Di balik jeruji besi dan rimbunnya pepohonan Bandung Zoo, sebuah pusaran konflik besar tengah mencapai puncaknya. Target ambisius Walikota Bandung, Muhammad Farhan, untuk menuntaskan status lahan pada akhir April mendatang, menyisakan rentetan tanda tanya besar mengenai nasib ratusan karyawan dan legitimasi hukum di atas tanah tersebut.
Upaya Pemkot Bandung untuk menjamin keberlangsungan kerja karyawan lama tampaknya menemui jalan buntu. Investor atau pengelola baru disinyalir enggan menampung wajah-wajah lama dengan alasan yang cukup menohok.
Informasi yang dihimpun menyebutkan empat poin krusial penolakan tersebut:
- Ketiadaan Payung Hukum: Tidak ada regulasi yang mewajibkan investor baru menyerap tenaga kerja lama.
- Masalah Kompetensi: Lebih dari 60% karyawan dinilai hanya bekerja layaknya “mandor” tanpa keahlian khusus seperti keeper (perawat satwa) atau tenaga medis hewan yang mumpuni.
- Standar Upah: Penolakan karyawan untuk digaji sesuai UMR dengan perhitungan masa kerja nol tahun.
- Resiko Konflik: Karyawan lama dianggap sudah “terkontaminasi” oleh polemik panjang yang melilit kebun binatang tersebut.
Status lahan Bandung Zoo kini menjadi pertaruhan reputasi. Pemkot Bandung disebut tengah mengejar penerbitan Sertifikat Resmi melalui bantuan BPN Jawa Barat. Namun, langkah ini tak lepas dari aroma miring. Isu mengenai penggunaan dokumen yang diduga bermasalah untuk menembus Kementerian BPN kini santer terdengar.
Jika sertifikat atas nama Pemkot Bandung terbit, maka riwayat perjuangan ahli waris keluarga Bratakusuma diprediksi akan tamat. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang tengah ditempuh ahli waris pun dibayang-bayangi jalan buntu, seolah uang dan jalur hukum tak lagi berdaya melawan keputusan administratif yang sedang dikebut.
Muncul tudingan tajam bahwa gerak cepat Walikota Muhammad Farhan bukan sekadar demi konservasi, melainkan upaya “mencari panggung” dan tameng politik di tengah isu sensitif lainnya. Sementara itu, keterlibatan pihak luar seperti Taman Safari disebut murni mengincar hak pengelolaan, tanpa ingin terseret dalam drama internal ketenagakerjaan maupun sengketa lahan yang berlarut-larut.
Bandung Zoo kini berada di persimpangan jalan: Menuju pembaruan yang bersih, atau justru menjadi tumbal dari sebuah operasi besar yang mengorbankan sisi kemanusiaan dan kepastian hukum.
