Porosmedia.com, Bandung – Krisis pengelolaan sampah di wilayah Metropolitan Bandung Raya kini berada di titik nadir. Aroma menyengat dan tumpukan limbah domestik yang tak kunjung terurai secara sistemis kini beralih menjadi ancaman nyata yang mendesak bagi ruang hidup publik, mengalahkan atensi masyarakat terhadap berbagai dinamika politik global maupun isu penegakan hukum nasional.
Kondisi ini memicu kritik tajam dari aktivis lingkungan senior Jawa Barat, Dadang Utun Hermawan. Pria yang akrab disapa Kang Utun ini menyoroti adanya kontradiksi besar antara realisasi anggaran program Smart City dengan fakta karut-marut tata kelola di lapangan yang kerap membuat pihak eksekutif maupun legislatif terkesan gagap mengambil solusi jangka panjang.
”Ada kesan kegagapan dari pemerintah daerah dan DPRD dalam mengeksekusi kebijakan yang sebetulnya telah mereka sepakati sendiri dalam regulasi anggaran,” ujar Dadang Utun usai acara, saresehan Kaukus Tokoh Jabar.
Ia juga menyayangkan jika beban kegagalan sistemik ini justru dialihkan kepada masyarakat lewat narasi pendisiplinan warga semata.
”Rakyat sudah memberikan mandat penuh, regulasi, dan modal anggaran secara mutlak kepada pemangku kebijakan. Jadi, akar masalahnya ada pada kemauan politik dan efektivitas tata kelola publik, bukan sekadar menuding warga sebagai penghasil sampah.”
Guna memecah kebuntuan ekologis tersebut, elemen sipil bersama barisan tokoh daerah bergerak mengawal dua agenda strategis demi membongkar sumbatan kebijakan persampahan di Jawa Barat.
Refleksi Hari Lingkungan Hidup: Kaukus Ketokohan Desak Formulasi Kebijakan Responsif
Sebagai langkah awal, Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang dinakhodai oleh Drs. H. Eka Santosa menginisiasi Sarasehan Lingkungan dan Kehutanan bertajuk “Darurat Ekologi Jawa Barat: Alih Fungsi Hutan, Krisis Sampah, dan Tata Kelola Publik”. Simposium yang digelar pada Jumat (5/6/2026) di Grand Asrilia Hotel, Kota Bandung ini sengaja momentumnya diselaraskan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia demi melahirkan rekomendasi taktis bagi pemerintah.
Forum ini menghadirkan kajian multidisiplin dari sejumlah pakar lintas sektor untuk mengurai benang kusut ekologi secara komprehensif:
- Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. (Deputi Kemenko Pangan) memaparkan materi mengenai urgensi kedaulatan ekologi sebagai fondasi ketahanan negara.
- Dr. Iman Sanjoyo (Pakar Kehutanan) menguliti ancaman sistemik alih fungsi kawasan hutan di Jawa Barat.
- Betha Kurniawan, S.Si. (CEO Hejotekno) menawarkan opsi solutif berupa inovasi pengelolaan sampah berbasis integrasi teknologi dan pemberdayaan komunitas lokal.
- Dr. Afan Sulaeman menyoroti pentingnya reformasi kebijakan publik daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap isu persampahan.
- Prof. Nanan Solihin, S.H., M.H. memberikan tinjauan yuridis terkait penegakan hukum lingkungan demi mewujudkan keadilan ekologis yang berkeadilan.
”Sarasehan ini dirancang sebagai ruang dialektika yang mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, hingga pengumpul aspirasi di akar rumput. Tujuannya jelas, menghasilkan draf rekomendasi konkret, bukan sekadar seremonial tahunan,” kata Kang Utun menegaskan.
Menakar Rasio Proyek PSEL: Solusi Berkelanjutan atau Potensi Beban Fiskal?
Gerakan pengawalan kebijakan oleh aliansi masyarakat sipil ini dijadwalkan akan berlanjut pada Selasa (9/05/2026) mendatang. Elemen aktivis, mahasiswa, dan komunitas lingkungan bersiap menghadiri debat ilmiah terstruktur bertajuk “PSEL Bandung Raya: Solusi Berkelanjutan atau Beban Baru?” yang rencananya digelar di kawasan Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat.
Eksplorasi kritis akan difokuskan pada rencana akselerasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di TPA Sarimukti, yang mengacu pada regulasi Perpres 109 Tahun 2025. Aliansi mengingatkan agar proyek skala besar ini tidak diputuskan secara tergesa-gesa tanpa transparansi data yang akuntabel.
Berdasarkan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), setidaknya ada empat parameter krusial yang dituntut para aktivis untuk dibuka secara transparan kepada publik:
- Rasio Finansial: Menakar apakah proyeksi biaya investasi (Capital Expenditure/CAPEX) dan biaya operasional (Operational Expenditure/OPEX) yang tinggi berpotensi membebani ruang fiskal APBD dalam jangka panjang.
- Mitigasi Dampak Lingkungan: Kepastian langkah preventif penanganan emisi berisiko seperti gas CO2, senyawa dioksin dan furan, serta manajemen residu abu pembakaran (fly ash dan bottom ash).
- Uji Kelayakan Teknis: Mempertimbangkan karakteristik sampah di Bandung Raya yang didominasi oleh sampah organik basah dengan kadar air tinggi (mencapai 50-60%), keandalan teknologi pembakaran termal ini perlu diuji secara empiris.
- Aspek Keadilan Sosial (Sosio-Ekonomi): Kejelasan mitigasi nasib ekonomi para pekerja sektor informal dan pemulung yang selama ini menggantungkan hidup pada ekosistem hilir persampahan.
Diskusi publik ini mengundang juga jajaran pemangku kebijakan utama, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Gubernur Jawa Barat (KDM), perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan panel penanggap dari jajaran Anggota Komisi 4 DPRD Jabar serta akademisi.
”Kami bersama jejaring WALHI, elemen mahasiswa, dan penggiat persampahan mandiri akan mengawal ketat tata laksana kebijakan ini. Mengingat batas operasional TPA Sarimukti diproyeksikan paling lambat Desember 2026, pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas jangka pendek yang justru berisiko menyisakan beban ekologis dan finansial bagi masyarakat Metropolitan Bandung Raya di masa depan,” pungkasnya.
Kelengkapan Redaksi untuk Dashboard CMS Website:
Focus Keyword: Tata Kelola Sampah Bandung Raya
Meta Description: Kaukus Ketokohan Jabar bedah darurat ekologi dan krisis sampah Bandung Raya. Elemen sipil bersiap kawal debat ilmiah megaproyek PSEL Sarimukti di DPRD.
Tags: Tata Kelola Sampah, Bandung Raya, PSEL Sarimukti, Eka Santosa, Kaukus Ketokohan Jabar, Poros Media, Berita Jawa Barat
