Porosmedia.com, Bandung – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan pentingnya komunikasi intensif antara Pemerintah Kota Bandung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan partisipatif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran Bawaslu Kota Bandung di Balai Kota, Selasa, 15 Juli 2025.
“Paradigma pemerintahan kita bergerak dari ego sektoral menuju eco centris, di mana penyelesaian berbagai persoalan kota harus berbasis kolaborasi dan gotong royong. Termasuk dengan Bawaslu sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas demokrasi,” ujar Erwin.
Ia juga mengapresiasi kinerja Bawaslu Kota Bandung selama Pemilu dan Pilkada 2024. Menurutnya, sinergi lintas lembaga harus dibangun secara berkelanjutan, apalagi menjelang siklus demokrasi berikutnya yang diproyeksikan berlangsung pada 2027.
“Komunikasi yang dimulai lebih awal akan memperkuat kesiapan sistem. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus terus berjalan beriringan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar, memaparkan hasil pengawasan yang telah dilakukan pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Berikut rincian capaian pengawasan Bawaslu Kota Bandung:
Pemilu 2024
493 laporan hasil pengawasan
63 tindakan pencegahan
21 penanganan pelanggaran
2 penyelesaian sengketa antar peserta pemilu
Pilkada 2024
150 laporan hasil pengawasan
75 tindakan pencegahan
8 penanganan pelanggaran
Dimas menyebut bahwa jumlah pelanggaran pada Pilkada 2024 menurun signifikan dibanding Pilkada 2018 yang sempat mencatatkan 24 kasus.
“Penurunan ini menunjukkan efektivitas pendekatan pencegahan yang kami lakukan sejak awal tahapan. Strategi ini akan terus diperkuat ke depan,” jelas Dimas.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu juga menyampaikan sejumlah kebutuhan kelembagaan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah. Diskusi terbuka dengan jajaran OPD pun menjadi penutup pertemuan sebagai bagian dari tindak lanjut penguatan fungsi pengawasan pemilu di Kota Bandung.
