Porosmedia.com – Perkembangan terbaru di kancah internasional menunjukkan bahwa Palestina semakin memperkuat posisinya di dunia diplomasi. Salah satunya ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar Palestina di London. Langkah ini menegaskan pengakuan diplomatik yang kian luas terhadap Palestina di tengah dinamika geopolitik global.
Beberapa tahun lalu, prediksi mengenai kemerdekaan Palestina pada 2025 kerap dipandang sebelah mata oleh pihak tertentu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Palestina kini tengah menapaki jalur pengakuan internasional, bahkan dalam wacana strategis disebut berpotensi menjadi bagian dari BRICS.
Konflik Global dan Peta Kekuatan Baru
Ketegangan geopolitik global juga semakin memanas. Konflik Suriah yang berkepanjangan dan posisi Presiden Bashar Al-Assad yang pro-Rusia kerap menjadi sasaran tekanan Barat. Di sisi lain, Rusia secara terbuka mempertegas rivalitasnya dengan NATO, yang dianggap sebagai representasi kekuatan Barat.
Situasi di Gaza pun mengarah pada fase perang darat konvensional. Evakuasi warga sipil telah dilakukan, sementara kawasan tersebut diprediksi menjadi arena pertempuran besar antara Israel dan pihak-pihak yang menentangnya. Narasi “end game” kerap disematkan pada fase ini, dengan harapan munculnya babak baru yang mengakhiri dominasi Zionisme.
Menuju Fase Pemulihan dan BRICS
Dalam skenario geopolitik yang berkembang, disebutkan bahwa setelah fase konflik dan penghakiman global, BRICS berpotensi menjadi wadah baru bagi Palestina. Bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga akses terhadap jalur ekonomi yang lebih kuat. Wacana ini sejalan dengan prediksi bahwa berbagai perubahan global akan terjadi: mulai dari melemahnya NATO, perubahan posisi Ukraina, hingga dinamika ekonomi yang memengaruhi Bitcoin dan perusahaan global seperti BlackRock.
Konteks Indonesia
Sementara itu, di belahan dunia lain, Indonesia juga tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis. Beberapa agenda yang mencuat antara lain:
Penguatan family office di sektor ekonomi.
Kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat politik pada 2028.
Peran mantan Presiden Joko Widodo yang dilaporkan akan menjadi penasihat ekonomi global di Bloomberg.
Kedatangan berbagai alutsista strategis untuk memperkuat pertahanan nasional.
Semua ini dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan “Nusantara Great Again”, yaitu menjadikan Indonesia semakin berdaulat dan diperhitungkan dalam percaturan global.
