Porosmedia.com, Bandung – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang melaju di atas rata-rata nasional menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar: jurang ketimpangan sosial yang masih menganga. Realitas pahit inilah yang menjadi sorotan utama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung Periode 2026–2031 di Pendopo, Kamis (25/6/2026).
Farhan secara terbuka menantang kepengurusan baru Baznas untuk tidak sekadar menjadi lembaga administratif pengumpul zakat, melainkan wajib berdiri di garda terdepan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengintervensi kemiskinan dan ketimpangan.
”Tujuan Baznas ada tiga, yaitu mengurangi kemiskinan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta hadir bersama pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata. Tiga fungsi ini harus selalu berada dalam benak para pimpinan,” tegas Farhan.
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Urbanisasi
Kekritisan pemikiran Wali Kota terlihat saat ia membedah anomali yang terjadi di Kota Kembang. Di satu sisi, indikator ekonomi menunjukkan grafik positif. Namun di sisi lain, Bandung dihadapkan pada badai urbanisasi yang dipicu oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah sekitar, hingga dampak sosial dari penataan kawasan kota.
Menurut Farhan, potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Bandung sangat masif. Sayangnya, optimalisasi penghimpunan dan distribusinya masih memerlukan lompatan inovasi yang besar agar dampaknya benar-benar terasa di akar rumput.
”Ketimpangan inilah yang harus diisi oleh Baznas melalui berbagai inovasi, metode, dan fokus kerja yang didasari dedikasi serta kerja keras,” katanya.
Ia berharap, pengurus periode 2026–2031 ini mampu mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik (public trust) melalui transparansi pengelolaan, sehingga para muzakki—termasuk kalangan pengusaha kakap di Bandung—tanpa ragu menyalurkan dana mereka.
Menjadi Jembatan ‘Birokrasi’ Bantuan
Satu poin krusial yang disorot adalah fungsi fleksibilitas Baznas yang tidak dimiliki oleh instansi pemerintah formal. Farhan mengakui, banyak warga miskin yang kerap terbentur aturan administrasi ketat saat membutuhkan bantuan darurat dari APBD.
Di sinilah peran taktis Baznas diuji: menjadi jembatan kemanusiaan yang cepat, tanggap, dan adaptif tanpa terjebak jaring birokrasi yang kaku.
”Mari kita jadikan zakat sebagai instrumen yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghadirkan harapan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkas Farhan.
Kini, publik Kota Bandung tinggal menunggu komitmen nyata dari nakhoda baru Baznas 2026-2031. Apakah mereka mampu menjawab tantangan kritis Wali Kota untuk menekan angka ketimpangan, atau justru terjebak dalam ritme kerja yang monoton? Sinergi kuat bersama Pemkot, DPRD, tokoh agama, hingga Baznas RI menjadi pertaruhan besarnya. (PM/Red)
