Porosmedia.com, Bandung – Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bandung, Yadi Sofyan, menegaskan sikap menolak keras adanya potensi penyelundupan atlet non-disabilitas (atlet normal) dalam Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026.
Sebagai tuan rumah, NPCI Kota Bandung berkomitmen menjaga integritas kompetisi agar hak-hak atlet disabilitas tidak dicurangi oleh praktik manipulasi klasifikasi seperti yang diduga pernah terjadi pada ajang Peparda sebelumnya.
Berikut adalah petikan wawancara mendalam bersama Ketua Umum NPCI Kota Bandung, Yadi Sofyan, pada Jumat (22/5/2026):
Pengetatan Klasifikasi dan Pengawasan Berlapis
Bagaimana langkah konkret NPCI Kota Bandung dalam mengawasi dan mengantisipasi agar atlet non-disabilitas tidak lolos ke PEPARDA VII nanti?
Yadi Sofyan:
Kami akan berkoordinasi secara intensif dengan NPCI Jawa Barat untuk memperketat proses klasifikasi se-kredibel mungkin. Kami akan memberikan masukan strategis sekaligus menerjunkan tim klasifikasi internal dari NPCI Kota Bandung untuk ikut mengawasi jalannya proses tersebut secara langsung di lapangan.
Sebenarnya mekanismenya sederhana jika dijalankan secara konsisten. Atlet disabilitas yang sah pasti memiliki rekam medis yang valid serta riwayat pendidikan formal seperti dari Sekolah Luar Biasa (SLB). Jadi, tidak boleh ada atlet yang tiba-tiba muncul dan lolos klasifikasi tanpa rekam jejak yang jelas. Jika seluruh SOP dijalankan dengan objektif, celah bagi atlet umum untuk masuk ke kategori disabilitas seharusnya bisa ditutup total.
Sebagai Ketua Umum NPCI Kota Bandung sekaligus representasi tuan rumah penyelenggara, saya menegaskan bahwa keterlibatan atlet non-disabilitas dalam Peparda VII kali ini tidak dibenarkan dan harus dicegah. Atlet non-disabilitas sudah memiliki ruang dan panggung kompetisinya sendiri. Sangat tidak adil dan mencederai semangat olahraga jika atlet normal dipaksakan bertanding melawan atlet disabilitas.
Mengantisipasi Celah Manipulasi di Sektor Low Vision
Pada kategori atau klasifikasi apa yang biasanya dinilai rawan terjadi celah masuknya atlet non-disabilitas ke ajang Peparda?
Yadi Sofyan:
Titik yang paling rawan berada pada klasifikasi disabilitas netra, khususnya pada kategori low vision seperti B2 dan B3. Berbeda dengan disabilitas fisik (cacat tubuh) yang secara visual langsung terlihat jelas dan tidak mungkin dimanipulasi, kategori low vision ini secara fisik tampak luar tidak memperlihatkan perbedaan mencolok. Celah inilah yang kerap diincar, salah satunya pada cabang olahraga catur.
Untuk mengantisipasi potensi manipulasi tersebut, NPCI Kota Bandung akan menerapkan syarat yang sangat ketat untuk Peparda VII. Setiap atlet yang turun di klasifikasi tersebut wajib mengantongi surat verifikasi resmi minimal dari rumah sakit mata yang memiliki standar klasifikasi internasional, seperti JEC (Jakarta Eye Center) Kedoya, Jakarta. Langkah preventif ini penting demi menjaga akuntabilitas dokumen medis atlet.
Kepastian Jadwal Pelaksanaan Peparda VII 2026
Masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kota Bandung, tentu ingin mengetahui kapan kepastian gelaran Peparda VII 2026 ini akan dilaksanakan?
Yadi Sofyan:
Berdasarkan hasil rapat terakhir bersama Pengurus Besar (PB), saat ini sudah mengerucut pada dua opsi jadwal pelaksanaan, yaitu di pertengahan November atau akhir November 2026.
Dalam waktu dekat, kami akan kembali menggelar rapat bersama PB untuk memfinalisasi struktur kepengurusan. Setelah PB terbentuk secara resmi, tanggal pasti pelaksanaan Peparda VII 2026 akan segera kami umumkan kepada publik. Kami berharap ketetapan tanggal ini bisa segera keluar agar seluruh kontingen memiliki kepastian waktu persiapan.
Tantangan Pendanaan dan Pengalihan Status Tuan Rumah
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Peparda VII ini awalnya direncanakan di Kabupaten Indramayu sebelum akhirnya dialihkan ke Kota Bandung. Bagaimana kesiapan pendanaan Kota Bandung menghadapi penunjukan yang terkesan mendadak ini?
Yadi Sofyan:
Harus diakui, dinamika Peparda VII ini sangat luar biasa. Idealnya, penunjukan tuan rumah Peparda dilakukan dua tahun sebelum pelaksanaan agar perencanaan anggaran dan infrastruktur bisa matang. Pada akhir 2024 hingga awal 2025 lalu, Kota Bandung sebenarnya sudah mengajukan diri sebagai calon tuan rumah bersama Kabupaten Indramayu. Saat itu, Penjabat Gubernur menetapkan Indramayu demi pertimbangan pemerataan pembangunan olahraga.
Namun, dalam perjalanannya menjelang tahun pelaksanaan, kesiapan Indramayu dinilai kurang memadai. Akhirnya pada Februari lalu, hak penyelenggaraan resmi dialihkan ke Kota Bandung.
Kondisi ini tentu membawa tantangan tersendiri, terutama dari sektor anggaran. Karena penunjukan dilakukan di tahun berjalan, pendanaan tidak bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, melainkan harus diakomodasi melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang proses administrasinya membutuhkan waktu.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu persiapan dan dinamika anggaran, NPCI Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen dan regulasi yang kuat bahwa Peparda VII harus tetap sukses terlaksana di tahun 2026 ini. Dengan motivasi tinggi, kerja keras, dan sinergi yang solid, kami optimistis penyelenggaraan Peparda VII di Kota Bandung akan berjalan sukses dan sesuai harapan. (**)
