Porosmedia.com, Bandung – Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga dikenal sebagai Pemerhati Politik dan Budaya, Eka Santosa, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika kepemimpinan dan berbagai kebijakan yang bergulir di Jawa Barat saat ini. Dalam sebuah diskusi mendalam, Eka mengingatkan agar para pemimpin daerah tetap berpijak pada koridor konstitusi dan tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan yang berlebihan hingga mengaburkan fungsi pelayanan publik.
Konstitusi Tegas: Di Luar Jogja, Gubernur Bukan Raja
Menanggapi fenomena pemberian predikat “Raja” atau gelaran bernuansa monarki kepada kepala daerah di Jawa Barat melalui berbagai prosesi budaya, Eka Santosa meminta publik dan aparatur birokrasi untuk memisahkan secara tegas antara ekspresi budaya adat dengan sistem tata negara.
”Kecuali Yogyakarta yang diatur khusus oleh undang-undang dan amanat UUD 1945, daerah lain di Indonesia menempatkan kepala daerah dalam koridor hukum pemerintahan daerah yang demokratis. Di luar Jogja, gubernur adalah gubernur, bukan raja. Menempatkan unsur birokrasi seolah-olah berada dalam struktur kerajaan adalah bentuk kekeliruan konstitusi,” tegas Eka Santosa.
Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang ingin menyematkan gelar adat atau predikat kebudayaan secara personal kepada figur tertentu, hal tersebut sah-sah saja sebagai bagian dari ekspresi seni. Namun, simbol-simbol tersebut jangan sampai menginterfensi identitas formal pemerintahan daerah yang dibiayai oleh uang rakyat.
Transparansi Anggaran Kirab Mahkota dan Efisiensi Infrastruktur
Eka juga menaruh perhatian pada kritik yang dilayangkan oleh sejumlah fraksi di DPRD Jawa Barat terkait pelaksanaan acara kirab budaya skala besar yang membawa atribut kemahkotaan. Ia menilai, fungsi pengawasan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas kegiatan tersebut.
”Fungsi pengawasan Dewan (DPRD) itu sudah benar dan harus dihormati. Publik berhak tahu dari mana sumber anggarannya. Kalau diklaim menggunakan dana pribadi, tentu perlu pembuktian logis agar tidak memicu spekulasi atau rumor di media sosial mengenai adanya aliran dana daerah yang tidak semestinya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, mantan politisi senior ini menyoroti skala prioritas pembangunan di sekitar kawasan Gedung Sate, Bandung. Ia mengkritik pembongkaran beberapa infrastruktur pembatas dengan dalih estetika atau penyatuan kawasan publik, sementara masih ada rekomendasi tata ruang lama yang menurutnya justru diabaikan.
”Dulu, rekomendasi resmi dari DPRD menekankan pentingnya mempertahankan area sekitar Gedung Sate sebagai kawasan resapan dan ruang hijau yang steril, bukan untuk komersialisasi masif. Pemimpin itu ucapannya harus konsisten antara kebijakan di hilir dengan penegakan aturan di hulu,” ujarnya.
Klarifikasi Kasus Hukum Masa Lalu: “Saya Bersih Berdasarkan Putusan Inkracht MA”
Dalam kesempatan yang sama, Eka Santosa juga memberikan klarifikasi langsung terkait tudingan miring netizen mengenai masa lalunya saat menjabat sebagai Ketua DPRD Jabar terkait kasus kebijakan bantuan perumahan publik (dikenal di media lama sebagai isu ‘kavling gate’).
Ia menegaskan bahwa status hukumnya sudah clear dan bersih secara mutlak lewat putusan peradilan tertinggi di tingkat Mahkamah Agung (MA).
”Kasus itu diputuskan secara kelembagaan bahkan sebelum saya menjabat sebagai Ketua Dewan. Kebijakan tersebut sangat politis karena diangkat menjelang momentum pilkada kala itu. Faktanya, pengadilan telah memutus saya bebas murni, tidak bersalah, dan negara diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik saya. Putusan itu sudah inkracht,” tegas Eka menepis hoaks yang kerap digulirkan secara liar oleh akun-akun media sosial tanpa data akurat.
Di akhir pandangannya, Eka Santosa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki sentimen pribadi terhadap siapa pun pemimpin yang tengah memegang tongkat estafet di Jawa Barat. Ia menegaskan dukungannya secara terbuka terhadap setiap figur yang mampu membuktikan keberhasilan konkret dalam menyejahterakan rakyat dan mengelola APBD dengan tepat sasaran tanpa korupsi.
”Kalau seorang pemimpin bisa membuktikan kinerjanya hebat, menyejahterakan rakyat, tidak korup, dan menggunakan anggaran tepat guna, jangankan dua periode jadi gubernur, maju jadi presiden pun pasti kita dukung. Namun, semua itu harus ada parameter yang terukur, bukan sekadar sensasi,” pungkasnya. (PM/Red)
https://youtu.be/UEhYCRj0wcM?si=PV9bjqarZAjBTsR3
