Porosmedia.com, Bandung – Penunjukan Kota Bandung sebagai tuan rumah Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat tahun 2026 menyisakan ironi besar. Di tengah ambisi menjadi penyelenggara yang sukses, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bandung justru harus mengelus dada lantaran dukungan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merosot tajam akibat kebijakan efisiensi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius mengenai nasib 250 atlet disabilitas yang tengah dipersiapkan. Ketua Umum NPCI Kota Bandung Yadi Sofyan yang didampingi Sekretaris Umum NPCI Kota Bandung Djumono, Sekretaris Suhendar,
Binpres Hanu Resinurjati dengan pengurus Taufik Hidayat dan Cepi Gunawan, disamping itu Bendum Komarudin, Litbang NPCI Yurisman Tanjung, Wakil Ketum Dadan Nuryana, Humas..Zulkarnain ditambah Kepala Sekretriat Ricki yang hadir dalam Bukber dan Sosialisasi Peparda VII 2026, Senin 16 Maret 2026, di Rumah Makan Sederhana, jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Yadi Sofyan, mengungkapkan bahwa keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam proses pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi atlet paralimpik.
”Kami sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran yang sangat signifikan. Dari usulan awal sebesar Rp25 miliar, sempat disetujui Rp15 miliar, namun terus menyusut hingga menyentuh angka Rp5 miliar dengan alasan efisiensi. Ini sangat minim untuk membina 250 atlet dan menggelar 17 cabang olahraga sebagai tuan rumah,” ujar Yadi dalam pertemuan dengan awak media di Bandung.
Dalam kesempatannya Sekretaris Umum NPCI Kota Bandung Djumono, secara lugas membandingkan kondisi anggaran NPCI Kota Bandung dengan daerah pesaing seperti Kabupaten Bogor yang mendapatkan dukungan jauh lebih representatif. Menurutnya, jika Kota Bandung ingin meraih prestasi juara umum sekaligus sukses sebagai tuan rumah, dibutuhkan motivasi dana yang sepadan, bukan sekadar janji efisiensi.
”Kami tetap optimis, namun realitanya anggaran kita sangat jauh tertinggal. Kami sedang mengusulkan kembali melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) agar setidaknya mencapai Rp15 miliar untuk kontingen. Prestasi itu butuh biaya, peralatan, dan kesejahteraan atlet yang terjamin,” tegasnya.
Kritik tajam juga datang dari jajaran Litbang NPCI Yurisman Tanjung menekankan bahwa Pemkot dan DPRD Kota Bandung harus memiliki support system yang inovatif dan solutif, bukan hanya menuntut gelar juara tanpa dukungan finansial yang logis.
”Jangan sampai gaung efisiensi mengorbankan hak-hak atlet. Kebijakan DPRD harus mempertimbangkan harapan para atlet paralimpik. Ini menyangkut marwah Kota Bandung sebagai tuan rumah,” kata Yurisman.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua NPCI, Dadan Nuryana, menyatakan bahwa tantangan Peparda VII sangat besar karena persiapan waktu yang sangat mepet setelah ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat.
”Kita seperti ‘terjebak’ dalam tanggung jawab besar namun tanpa peluru yang cukup. Pak Walikota dan Gubernur harus bertanggung jawab secara nyata dalam pengalokasian anggaran jika ingin Peparda ini sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi,” cetusnya.
Meski dihantam badai anggaran, Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) NPCI Kota Bandung Hanu Resinurjati Bandung terus memutar otak. Keuntungan sebagai tuan rumah yang sudah mengenal venue pertandingan menjadi salah satu modal utama.
Namun, kendala teknis tetap membayangi, terutama pada cabang atletik yang kehilangan sekitar 30 atlet menyusul aturan baru yang melarang kategori tuna rungu bertanding di Peparda. Saat ini, NPCI tengah fokus melakukan klasifikasi ulang dan mencari atlet pengganti guna mengejar target medali emas.
NPCI Kota Bandung berharap publik ikut memberikan dukungan dan mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius. Pasalnya, kesuksesan Peparda bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap kesetaraan dan prestasi atlet disabilitas, tutup Hanu, disambut adzan magrib memecah silaturahmi Pengurus NPCI Kota Bandung dan Para Pewarta.
