Porosmedia.com, Bandung – Program “Wakaf Hijau” yang digagas Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bandung sebagai bagian dari penataan aset reforma agraria mulai memasuki fase krusial: ujian keberlanjutan dan nilai ekonomis nyata bagi jemaah.
Dalam realisasi teranyarnya, Masjid Al-Hidayah RW 03, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, berhasil menggelar panen bawang merah untuk keempat kalinya pada Kamis (21/5/2026). Kendati mencatatkan tren positif pada komoditas bawang, program yang mengandalkan optimalisasi lahan wakaf bersertifikat ini masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi pada komoditas lainnya.
Rasio Hasil Bawang Menjanjikan, Komoditas Lain Terbentur Biaya Operasional
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yayat Ahadiat Awaludin, menyatakan bahwa pendekatan urban farming (pertanian perkotaan) sengaja dipilih guna menyiasati keterbatasan lahan di tengah tingginya kepadatan penduduk Kota Bandung.
Berdasarkan data di lapangan, dari setiap 1 kilogram bibit bawang merah yang ditanam, mampu menghasilkan hingga 6 kilogram bawang siap jual. Nilai produktivitas yang tinggi inilah yang dibidik untuk menopang kesejahteraan jemaah berbasis ekonomi syariah.
Namun, program ini tidak berjalan mulus di seluruh lini. Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Ridwan, blak-blakan mengenai fluktuasi dan kegagalan sejumlah komoditas yang sempat diuji coba.
”Untuk ayam tidak dilanjutkan karena biaya pakan tidak seimbang dengan hasil (tidak ekonomis). Sayuran juga kurang ekonomis. Sementara budidaya jamur sempat berhasil di awal, namun mengalami penurunan hasil pada periode berikutnya,” ungkap Ridwan saat dikonfirmasi.
Guna menyiasati stagnasi pada sektor jamur, pihak DKM kini mulai memutar otak dengan beralih ke sektor hilir, yakni memproduksi olahan jamur krispi dengan empat varian rasa (keju, original, BBQ, dan pedas) demi menjaga nilai tambah ekonomi.
Sorotan Anggaran dan Tantangan di Lima Wilayah
Meski Masjid Al-Hidayah diklaim sebagai salah satu percontohan yang paling berkembang, BPN Kota Bandung mengakui implementasi program Wakaf Hijau yang sudah berjalan satu tahun di lima wilayah Kota Bandung masih menghadapi resistensi teknis dan kendala di beberapa titik.
Pihak BPN memastikan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan, terlebih program ini masih disokong oleh pos anggaran resmi pemerintah.
”Di beberapa titik masih ada tantangan, tapi kami terus melakukan pendampingan. Tahun ini juga masih ada anggaran untuk fasilitasi, sehingga program ini bisa terus berjalan dan berkembang,” kata Yayat Ahadiat.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran fasilitasi tersebut agar tepat sasaran dan tidak menjadi proyek seremonial semata. Yayat juga mendesak pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor—mulai dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas UMKM, hingga Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat—agar sinergi dari hulu (pembibitan) hingga hilir (pemasaran) benar-benar terbentuk.
Dorongan Independensi Kelompok Tani Urban
Di sisi lain, ketergantungan kelompok masyarakat terhadap bantuan pemerintah penunjang urban farming menjadi perhatian. Koordinator Penyuluh Buruan Sae DKPP Kota Bandung, Ucu Nurhasanah, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengintervensi program reforma agraria ini selama tiga tahun terakhir melalui pembinaan kelompok tani masjid.
DKPP mengonfirmasi bahwa komoditas bawang merah sejauh ini merupakan inovasi yang paling memiliki nilai ekonomis tinggi di lahan kritis perkotaan.
Ke depan, tantangan terbesar bagi DKPP dan BPN adalah memastikan kelompok-kelompok Buruan Sae di ranah domestik ini dapat lepas dari ketergantungan stimulus daerah. Pihak DKPP berjanji akan memperkuat penyediaan sarana prasarana serta pembinaan berkala agar kelompok tani jemaah ini bisa mencapai fase mandiri.
Bagi DKM Masjid Al-Hidayah, target akhir dari program ini bukan sekadar hijau di atas kertas, melainkan transformasi fungsi masjid. “Harapan kami, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat riil bagi jemaah,” pungkas Ridwan.
