Porosmedia.com, Bandung – Jauh Panggang dari Api. Kira-kira begitu perumpamaan anggaran hibah yang bakal diterima National Paralympik Committe Indonesia (NPCI) Kota Bandung paska bertemu dengan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kota Bandung bersama Komisi D DPRD Kota Bandung
Sebelumnya ada harapan bersama NPCI kota Bandung dan Pemerintah untuk membawa prestasi atau bisa menjadi juara umum pada Pekan Paralympik Daerah (Peparda) VII 2026 di Kota Bogor.
Dari situ, NPCI Kota Bandung mencoba mengajukan anggaran hibah sebesar Rp. 16 miliar kepada pemerintah Kota Bandung lewat Dispora bersama Komisi D.
Alasan NPCI paling utama jika ini di setujui, diperuntukan untuk belanja peralatan latihan yang dianggap sudah tertinggal dari Kabupaten Kota Lainnya. Selain itu, membentuk tim bayangan Pelatcab serta seabrek program lainnya.
Akhirnya, Kini, paska pertemuan di ruang Komisi D DPRD Kota Bandung, Rabu (24/7/2024) Jalan Sukabumi, Kacapiring Bandung, kabar yang diterima NPCI Kota Bandung hanya mendapat dana hibah sebesar Rp. 4,5 miliar.
Usai mendapatkan informasi tersebut, Ketua NPCI Kota Bandung Yadi Sofyan menanggapi “Alhamdulillah, NPCI sudah dapat titik terang terkait anggaran yang disetujui resmi (Ketok Palu) mendapatkan Rp 4,5 miliar.
“Ternyata kita kurang cepat dalam menyusun anggaran dari awal gitu kan. Sehingga ketok palunya hanya Rp.4,5 miliar,” papar Yadi.
“Intinya kita menghadap ke DPRD tujuannya adalah silaturahmi dan memperkenalkan pengurus baru NPCI Kota Bandung periode 2024-2029. Selain itu kita juga ingin dapat dukungan anggaran yang kita ajukan pada tahun 2025,” terang Yadi.
Kendati demikian, sebut Yadi tahun 2025 NPCI Kota Bandung hanya dapat Rp. 4,5 miliar. “Ini kita syukuri dan kita manfaatkan. Dan alhamdulillah NPCI Kota Bandung dapat ilmu dalam pengajuan anggaran tahun berikutnya,” kata Yadi.
Dengan penerimaan anggaran Rp. 4,5 miliar itu Yadi mengatakan sangat mengganggu program yang sudah disusun timnya. Karena program dan pengajuaan yang djsampaikan Pemerintah Kota Bandung adalah Rp. 16 miliar.
“Menggangu sih menggangu. Tapi apa boleh buat sudah ketok palu. Ya sudah. Kita manfaatkan saja dan kita efektifkan saja anggaran Rp 4,5 miliar yang akan kita terima. Kedepannya akan kita perkuat lagi silaturahmi dengan unsur-unsur terkait seperti Dispora, DPRD dan Sekda Kota Bandung, kata Yadi.
Ditegaskan Yadi, kedatangannya ke Dewan tidak membahas anggaran, kalau penganggaran untuk tahun depan (2025,red) untuk NPCI di rasa adil.
“Kami mengajukan audensi ini karena kami merasa tidak adil. Kan tadi dalam audensi saya sampaikan kepada ketua komisi D bahwa audensi yang kami lakukan karena merasa anggaran yang kami terima tidak adil,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna menyayangkan audensi yang dilakukan National Paralympik Committe Indonesia (NPCI) Kota Bandung dilakukan di saat pengajuan dana hibah tahun 2025 sudah disahkan lewat Surat Keputusan (SK) Walikota atau Pj Walikota.
“Harusnya datang ke DPRD pada saat pengajuan dana hibah ditahap awal. Sehingga DPRD bisa melibatkan diskusinya bisa lebih konprehensif. Bisa dengan SKPD pengambil kebijakan dengan tim pertimbangan. Atau dengan tim Tim Anggaran Pemerintah Daera (TAPD).”
“Sehingga kita tidak membahas pada saat pengajuan hibah yang sudah di SK kan oleh Walikota. Karena kalau sudah di SK kan kita sulit untuk membantu,” terang Aries.
Saat ini solusi yang diberikan Dewan terhadap kekurangan anggaran itu adalah dari program kegiatan yang ada di Dispora. “Pada dasarnya komisi D sangat apresiasi dan mendukung NPCI Kota Bandung.Kita pernah menghadirkan Bapak Sekda di komisi D terkait persoalan NPCI ini,” cerita Aries.
Ditempat yang sama, kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Edy Marwoto mengatakan bahwa pertemua NPCI, Dispora dan Komisi D sangat penting dan luar biasa.
“Pertemuan tadi dapat saya simpulkan. Pertama audensi audensi ini jangan hanya bahas anggaran saja. Tapi justru program prioritas. Sehingga itu akan lebih diketahui oleh anggota DPRD Kota. Walau pun parameternya betul adalah prestasi,” Kata Edy.
Kedua sebutnya yang sangat krusial dan sangat bagus adalah bahwa silaturahmi ini harusnya dilakukan diawal bulan tiap tahun. Jadi sebelum ada proses proposal hibah itu diajukan. Sehingga komisi D tahu mana program-pfogram yang merupakan prioritas yang akan menjadi penguatan komisi D untuk disampaikan ke tim TAPD. Sehingga bisa meyakinkan TAPD terhadap kebutuhan NPCI, jelas Edy Marwoto.
