Porosmedia.com, Bandung – Ketua Koordinator A.P.A.K (Aliansi Pemuda Pemudi Anti Korupsi), Rd Yadi Suryadi, angkat bicara terkait maraknya pemberitaan di media sosial mengenai pertemuan mencurigakan antara sejumlah pejabat publik dari lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) dengan seorang pengusaha di sebuah kafe kawasan Jalan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, pada jam kerja.
Menurut Yadi, fenomena ini patut menjadi perhatian serius karena memunculkan indikasi praduga lobi-lobi proyek berkedok silaturahmi non-formal. Ia menilai, peristiwa tersebut harus segera ditelusuri secara menyeluruh, bahkan bila perlu dibentuk tim investigasi independen yang melibatkan elemen masyarakat sipil.
“Sudah saatnya masyarakat tak sekadar menjadi penonton. Kita harus terlibat aktif dalam upaya pengawasan proyek-proyek publik yang rawan disusupi kepentingan pribadi dan korporasi,” ujarnya tegas.
Yadi mengingatkan bahwa praktik lobi di luar mekanisme resmi pengadaan barang dan jasa bisa membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, bahkan tindak pidana korupsi.
Ia juga merujuk pada komitmen nasional pemberantasan korupsi yang ditegaskan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo telah menyampaikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk tidak memberi ruang bagi perilaku koruptif dan meminta keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
“Kita tidak boleh takut mengontrol birokrasi. Justru partisipasi masyarakat menjadi bagian dari kekuatan bangsa untuk menegakkan integritas pemerintahan,” tandas Yadi dalam pertemuan terbatas bersama sejumlah badan eksekutif sipil.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada kalangan jurnalis dan media:
“Jangan gentar dan jangan takut dalam mengungkap fakta demi kebenaran. Media adalah satu dari empat pilar demokrasi kita. Peran pers dijamin konstitusi, asalkan tetap bekerja dalam koridor etika dan hukum,” tambahnya.
Lebih jauh, Yadi menekankan pentingnya keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mengontrol jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, inilah bentuk nyata kepedulian warga negara dalam mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata.
“Kalau pembangunan mau bersih dan tepat sasaran, maka kontrol publik bukan hanya boleh, tapi wajib,” tutupnya.
