Porosmesia.com, Bandung – Mantan Ketua DPRD Jawa Barat, Eka Santosa, melontarkan kritik mendalam terkait gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat saat ini yang dinilainya terlalu dominan dalam ranah “branding” media sosial daripada esensi tata kelola pemerintahan yang terukur.
Dalam sebuah diskusi terbuka di kanal Dewan Podcast Rakyat, tokoh budayawan Sunda ini menekankan bahwa seorang Gubernur seharusnya berfungsi sebagai manajer pemerintahan (eksekutif), bukan sekadar “striker” yang sering kali melakukan aksi spontan di lapangan demi kebutuhan konten visual.
Eka secara blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kepemimpinan yang dibangun di atas pondasi popularitas digital. Ia menyebut fenomena ini sebagai “trauma konten.”
”Saya trauma memilih pemimpin dengan parameter konten media sosial. Konten itu hasil editan, bukan fakta utuh. Mengukur pemimpin itu bukan dari branding, tapi dari regulasi, penggunaan APBD, dan kemampuannya mensejahterakan rakyat,” tegas Eka.
Ia juga menyoroti adanya anomali dalam sikap Gubernur yang sering kali mencitrakan diri merakyat, namun di sisi lain mengadakan perayaan pribadi yang kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat bawah.
Sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesundaan, Eka merasa prihatin dengan hilangnya “marwah” jabatan Gubernur akibat aksi-aksi spontan yang kurang terencana. Ia merujuk pada beberapa kejadian di mana Gubernur terlibat konfrontasi langsung di lapangan yang dinilainya merendahkan martabat institusi.
”Gubernur itu memiliki marwah. Ada perangkat seperti Satpol PP atau koordinasi dengan Kepolisian jika ada pelanggaran. Jangan sampai Gubernur justru ‘disentak’ oleh masyarakat di lapangan hanya demi aksi spontan yang tidak komprehensif,” tambahnya.
Eka membandingkan kepemimpinan saat ini dengan tokoh-tokoh besar Jabar terdahulu seperti Solihin GP, Aang Kunaefi, hingga Yogi S. Memet. Menurutnya, para pendahulu tersebut memiliki parameter yang jelas dalam menjaga harmonisasi sosial, seperti filosofi Repeh Rapih dan Batur Sa-kasur, Sa-dapur, Sa-sumur.
Beberapa poin krusial yang menjadi catatan kritis Eka Santosa terhadap pemerintahan saat ini meliputi:
Disharmonisasi dengan Legislatif: Eka mengingatkan bahwa pemerintahan adalah kesatuan antara Eksekutif dan Legislatif. Mengabaikan peran Dewan atau menempatkan mereka sebagai hambatan adalah langkah politik yang berbahaya.
Prioritas APBD: Ia mempertanyakan urgensi proyek fisik seperti pembongkaran pagar Gedung Sate di tengah krisis global dan kebutuhan mendesak masyarakat lainnya.
Legalitas “Lembur Pakuan”: Eka mempertanyakan penggunaan aset pribadi untuk kegiatan kenegaraan yang seharusnya dipusatkan di Gedung Pakuan atau Gedung Sate sebagai simbol resmi negara.
Standardisasi Infrastruktur: Kritik juga diarahkan pada pembangunan jalan provinsi yang dinilai tidak merata dan cenderung hanya fokus pada area yang sering dilalui atau masuk dalam jangkauan kamera konten.
Menanggapi wacana kenaikan sang Gubernur ke panggung nasional (Capres/Cawapres), Eka menilai hal tersebut masih jauh dari realitas prestasi yang hakiki.
”Untuk nasional? Belum. Jabar dua kali saja belum tentu. Prestasi harus terukur dari peningkatan kesejahteraan dan rasa aman, bukan dari jumlah viewer di media sosial. Kita sedang mengamati, dan sejauh ini masih banyak kegaduhan yang tidak perlu,” pungkas Eka Santosa, ( Sabtu, (25/04/2026), lewat reales resmi ke redaksi Porosmedia.
https://youtu.be/Z2f1cyLops4?si=aZohN4kuJZDGgGJU
