Porosmedia.com, Bandung – Carut-marut tata kelola dan ketidakpastian hukum kawasan hutan Indonesia menjadi sorotan tajam dalam diskusi Kaukus Ketokohan Jawa Barat di Bale Alit Alam Santosa Ekowisata dan Budaya, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Kamis (10/9/2026). Forum kritis tersebut menguliti berbagai persoalan krusial, mulai dari konflik klaim pemanfaatan lahan hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Diskusi yang dimoderatori Ketua Kaukus Ketokohan Jabar, Eka Santosa, menghadirkan Penasehat Utama Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM., IPU. Forum ini merupakan kelanjutan dari agenda Kaukus Ketokohan Jabar yang sebelumnya dihelat di Aula Pikiran Rakyat pada 19 Agustus 2026.
Eka Santosa menegaskan, ruang dialog sengaja dibuka lebar untuk membedah akar masalah kehutanan nasional yang dinilai terus memicu ketidakpastian hukum di lapangan. Menurutnya, perdebatan berlangsung alot dan dinamis karena peserta mencecar berbagai persoalan riil.
“Diskusi ini membedah masa depan hutan kita secara mendasar. Persoalan karhutla, tata guna lahan, hingga tumpang tindih klaim pemanfaatan maupun kepemilikan kawasan oleh berbagai pihak tanpa kepastian hukum harus segera dituntaskan,” ujar Eka.
Sengketa 6.000 Hektare Mangrove Pantura Jadi Bukti Ego Sektoral
Kelemahan koordinasi antar instansi mengemuka saat Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Nasional, Nace Permana, membeberkan ketidakjelasan status 6.000 hektare kawasan hutan mangrove di Pantura. Sengketa yang bergulir sejak 2025 tersebut dinilai memunculkan saling klaim kewenangan antara Perum Perhutani, kementerian, dan dinas terkait.
“Kementerian dan dinas terkait saling mengklaim, tidak berketentuan hingga saat ini. Sementara lingkungan dan tata guna lahan terus berjalan tanpa kendali,” tegas Nace, yang turut direspons serius oleh Ade Gondring (Gerak Bersama Jaga Bumi) serta Bebeng D. Suryana (Ketua DPP Kujang Sang Prabu).
Merespons perdebatan hangat tersebut, Bambang Hendroyono mengapresiasi daya kritis para tokoh Jawa Barat. Mantan Sekjen KLHK periode 2015–2024 itu berjanji membawa seluruh rekomendasi dan kritik bernas tersebut langsung ke tingkat kementerian.
“Semua masukan, terutama mengenai solusi persoalan manusia dan lingkungan khususnya kawasan hutan, akan saya sampaikan langsung secara pribadi kepada Pak Menteri Kehutanan,” ujar Bambang.
Stop Komodifikasi Politik dan Aspirasi Figur Kepemimpinan
Sementara itu, Sekretaris Kaukus Ketokohan Jabar, Ujang Fahpulwaton, menekankan agar sektor kehutanan dibebaskan dari komodifikasi politik dan fokus pada penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Dalam kesempatan itu, Ujang juga menyuarakan aspirasi forum terkait figur kepemimpinan nasional di sektor kehutanan.
“Ke depan, persoalan hutan di Indonesia hendaknya dihindarkan dari kepentingan sebagai komoditas politik. Penegakan hukum di kawasan kehutanan harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegas Ujang. Ia juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan rekam jejak Bambang Hendroyono untuk memimpin Kementerian Kehutanan RI.
Sejumlah tokoh lain yang hadir, seperti Humar Dani, Dadang Hendaris, Iman Sanjoyo, dan Ginandjar Darajat, sepakat bahwa ruang demokrasi dan ruang dialog kritis seperti ini harus rutin digelar untuk memecah kebuntuan kebijakan publik.
“Model diskusi yang dinamis dan objektif ini harus kerap diagendakan agar kemandekan dalam bernegara dapat dicari solusinya. Saluran demokrasi kita jangan sampai mampat,” pungkas Ginandjar.
