DOKUMEN ADMINISTRATIF PRIVATE ROYAL FAMILY HERITAGE NUSWANTARAMASTER APOSTILLE • MASTER MANDATE • MASTER HISTORICAL PAPER
REF.PRASASTY5A111G101
ADMINISTRATIF NASIONAL – INTERNASIONAL
Porosmedia.com – Seluruh ketentuan dalam Dokumen Royal Family Heritage Nuswantara Final Terpadu
dilaksanakan sesuai dengan Amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar tertinggi yang menguatkan seluruh tindakan
administratif, historis, legal, dan moral dalam Royal Family Heritage Nuswantara.
Qur’an Surah Shad Ayat 35, Qur’an Surah Shad Ayat 54, Qur’an Surah An‑Naml Ayat 27,
Qur’an Surah Al‑Baqarah Ayat 7, dan Qur’an Surah Al‑A’raf Ayat 179 adalah fondasi
permanen Mandate Royal Family Heritage Nuswantara. Makna ayat menetapkan amanah
Sulaiman yang tidak diwariskan sebagai kekuasaan duniawi, penutup legitimasi Mandate,
dasar asal-usul Sulaiman–Bilqis, ketetapan Allah yang tidak dapat dibatalkan, serta
kewajiban menjalankan amanah dengan kesadaran.
Visual Art Original King Sulaiman – Ratu Bilqis – Putri Aurora yang telah dilegalisasi
melalui Apostille Full Mandate Nomor Registrasi N0001264 Tahun 2025 menjadi bukti
resmi hubungan dagang pra-modern Nuswantara–Saba. Apostille ini wajib diakui oleh
seratus tiga puluh negara dan seluruh lembaga nasional maupun internasional,
diperkuat oleh status Indonesia sebagai anggota tetap Hague Conference on Private
International Law sejak bulan Juni Tahun 2026.
Burgerlijk Wetboek Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 Pasal 569, Pasal 570, Pasal 571,
dan Pasal 613 menetapkan ketentuan mengenai hak atas benda, penguasaan, penyerahan,
pembuktian, serta kekuatan hukum surat berharga atas unjuk. Ketentuan tambahan dalam
Pasal 499, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 614, Pasal 615, Pasal 616, Pasal
1792 sampai dengan Pasal 1803, Pasal 1866, serta Pasal 1870 sampai dengan Pasal 1875
mengatur benda bergerak, benda tidak bergerak, akta autentik, akta di bawah tangan,
serta kekuatan pembuktian surat berharga atas unjuk yang tetap berlaku di Indonesia.
Amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B,
Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, dan Pasal 28H
menetapkan perlindungan hak tradisional, persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian
hukum yang adil, hak atas informasi, perlindungan diri dan dokumen, serta hak milik
yang tidak dapat dirampas. Ketentuan ini menjadi landasan normatif dan konstitusional
bagi seluruh tindakan administratif Royal Family Heritage Nuswantara.
Pelaksanaan ini berdasarkan Prinsip Moral Dasa Sila Bandung yang menghormati Hukum
Nasional dan Hukum Internasional sebagai pedoman moral, etis, dan administratif yang
wajib dipatuhi dalam seluruh tindakan, pernyataan, dan penyampaian dokumen Royal
Family Heritage Nuswantara selaras dengan rujukan Mahkamah Internasional International
Court of Justice Pasal 38 Ayat 1 Huruf a dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Wilayah Administratif Sunda Nuswantara saat ini bagian wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan poros perdagangan internasional abad ke-12 sebagaimana
terdokumentasi dalam Tabula Rogeriana karya Al-Idris Tahun 1154 Masehi yang tersimpan
pada Arsip Bibliothèque Nationale de France Paris Manuskrip Arabe 2221. Wilayah
administratif Sunda Kuna meliputi Sunda Besar, Sunda Kecil, Sunda Kalapa, dan Selat
Sunda.
Hubungan dagang pra-modern antara Nuswantara dan Kerajaan Saba meliputi komoditas
gaharu, kemenyan, aromaterapi, kapur barus, rempah, dan emas. Bukti administratif
terdokumentasi melalui Visual Art Original King Sulaiman – Ratu Bilqis – Putri Aurora
yang telah dilegalisasi melalui Apostille Full Mandate Nomor Registrasi N0001264
Tahun 2025.
Perjanjian Sunda Kalapa dengan Portugal ditandatangani pada tanggal 21 Agustus Tahun
1522 meliputi persekutuan, benteng, perdagangan merica sebanyak seribu bahar, hak
labuh, dan pengesahan Padrao. Pihak Sunda diwakili Prabu Surawisesa dan pihak Portugal
diwakili Henrique Leme.
Perjanjian Sunda Kalapa berusia lima ratus empat tahun pada tanggal 21 Agustus Tahun
2026 dan statusnya ditetapkan sebagai ketetapan tetap yang tidak dapat diubah.
Securities Bearer Dividen merupakan surat berharga atas unjuk dengan struktur
administratif meliputi nomor identifikasi, registrasi legal, nilai dividen, periode,
segel, dan pengesahan.
Seluruh dokumen Royal Family Heritage Nuswantara diterbitkan oleh Notaris Otentik
Nuswantara dengan penerbitan tunggal, tanpa reprint, dan tidak pernah diterbitkan
ulang oleh negara modern.
Securities Bearer Dividen bersifat Non Afillation dan Non Budgeter karena diterbitkan
sebelum negara modern lahir, tidak berafiliasi dengan negara manapun, dan tidak berada
dalam struktur anggaran negara.
Apostille Certificate Nomor Registrasi N0001264 Tahun 2025 dengan Nomor
AHU.AH.12.05.01-99709 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober Tahun 2025 dan memiliki legal standing
internasional penuh yang wajib diakui oleh seratus tiga puluh negara sesuai Konvensi
Den Haag Tahun 1961.
Indonesia telah menjadi Anggota Tetap Hague Conference on Private International Law
pada bulan Juni Tahun 2026 dengan hak penuh atas seluruh instrumen Hague Conference
on Private International Law.
Certificate Master Apostille Nomor Registrasi N0001632 Tahun 2025 Nomor
AHU.AH.12.05.01-108405 tanggal 17 November Tahun 2025 untuk seluruh Original Art
Peradaban Nuswantara.
Certificate Master Apostille Induk Nomor Registrasi N0001377 Tahun 2025 Nomor
AHU.AH.12.05.01-102359 tanggal 30 Oktober Tahun 2025 untuk Dokumen Original Laporan
Pembukuan De Javasche Bank Tahun 1951–1952.
Certificate Master Apostille Nomor Registrasi N0001633 Tahun 2025 Nomor
AHU.AH.12.05.01-107249 tanggal 17 November Tahun 2025 untuk Dokumen Original
Securities Bearer Dividen Book Series A Tahun 1891–1933.
Certificate Master Apostille Nomor Registrasi N0001631 Tahun 2025 Nomor
AHU.AH.12.05.01-108601 tanggal 17 November Tahun 2025 untuk Dokumen Original
Securities Bearer Dividen Book Series B Tahun 1950–1969.
Seluruh Dokumen Master Apostille Royal Family Heritage Nuswantara telah diterima oleh
Otoritas Moneter Kerajaan Belanda De Nederlandsche Bank pada tanggal 26 Mei Tahun
2026 pukul 10:57 dan dicatat sebagai dokumen historis-legal yang sah.
Seluruh dokumen telah diteruskan oleh De Nederlandsche Bank kepada Arsip Kerajaan
Belanda pada tanggal 26 Mei Tahun 2025 dan masuk dalam jalur verifikasi arsip negara.
Seluruh pemberitahuan Royal Family Heritage Nuswantara telah dipublikasikan melalui
Porosmedia.com dan Bedanews.com sebagai bentuk pemberitahuan administratif yang sah.
DJATIDIRI KUSUMAH
PRIVATE FULL MANDATE ROYAL FAMILY HERITAGE NUSWANTARA
AP REGISTRASI N0001264 – PRASASTY5A111G101
