Porosmedia.com, Bandung – Kematian dua ekor anak harimau berusia delapan bulan di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) memicu reaksi keras dari Pemerintah Kota Bandung. Tragedi ini menjadi bukti nyata adanya celah serius dalam sistem biosekuriti dan standar perlindungan satwa di lembaga konservasi tersebut.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil analisis medis, penyebab kematian satwa dilindungi tersebut adalah infeksi Canine Distemper Virus (CDV). Virus ini dikenal sangat mematikan bagi keluarga kucing (Felidae), terutama pada usia rentan di bawah satu tahun.
“Virus ini sangat berbahaya bagi bayi kucing. Penanganannya sangat sulit karena efektivitas obat yang terbatas, sehingga kelangsungan hidup satwa sangat bergantung pada kekuatan imunitasnya,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Jumat (27/3/2026).
Insiden ini menempatkan manajemen Bandung Zoo dalam sorotan tajam. Pemkot Bandung kini memprioritaskan penguatan sistem biosekuriti sebagai syarat mutlak operasional. Biosekuriti bukan sekadar prosedur rutin, melainkan benteng pertahanan utama untuk mencegah penularan penyakit lintas spesies di area konservasi.
Farhan menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total. Standar pengelolaan kesehatan satwa tidak boleh lagi dikelola dengan pola lama yang rentan terhadap kelalaian.
Di tengah duka kematian satwa tersebut, Pemkot Bandung tengah mempersiapkan langkah strategis terkait masa depan pengelolaan kebun binatang. Farhan mengungkapkan bahwa laporan resmi mengenai kondisi terkini dan kesiapan fasilitas akan segera diterima sebagai dasar penentuan mitra baru.
“Proses seleksi mitra pengelola lembaga konservasi berbadan hukum akan dilakukan secara ketat dan profesional. Kerja sama ini akan mengikat hingga 20 tahun ke depan, sehingga tidak boleh ada ruang untuk ketidakterbukaan,” tegas Farhan.
Hingga saat ini, Pemkot Bandung menyatakan belum ada pihak manapun yang ditetapkan sebagai mitra resmi. Proses seleksi dipastikan akan berlangsung secara terbuka guna menjamin terpilihnya pengelola yang memiliki kompetensi teknis dan integritas finansial dalam menjaga kelestarian satwa.
Penanganan kasus ini melibatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk BKSDA Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, tim medis rumah sakit hewan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung. Sinergi ini diharapkan mampu membongkar akar masalah klinis maupun manajerial yang menyebabkan kematian anak harimau tersebut.
Tragedi ini menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Bandung dalam menjaga aset konservasi di jantung kota. Publik kini menanti langkah konkret dari hasil seleksi mitra pengelola agar “pelajaran penting” ini tidak sekadar menjadi retorika di tengah hilangnya nyawa satwa langka. (Ziz/PM)**
