GWS, 7 Oktober 2025_
Porosmedia.com – Coba, bayangkan sebentar: Anda seorang Kepala Kepolisian Negara—puncak tertinggi karir penegak hukum di republik ini. Gaji Anda cukup untuk hidup layak, tapi tidak cukup untuk kaya. Lalu datang seorang pengusaha mengirim perabotan mewah senilai seluruh gaji Anda setahun. Senyum mengembang, kan? “Rezeki nomplok,” gumam hati kecil Anda. “Lagipula, semua orang juga terima kok. Ini bukan suap, ini… apresiasi.”
Tapi kemudian Anda ingat: Anda bukan “semua orang”. Anda Hoegeng Iman Santoso. Dan yang Anda lakukan bukan menerima dengan senyum penuh syukur, melainkan marah besar, mengultimatum agar barang-barang itu diambil kembali, dan ketika diabaikan—Anda buang semua ke pinggir jalan. Begitu saja. Seperti membuang sampah.
Di negara yang warganya berebut gratisan, seorang pejabat tinggi malah buang barang mewah ke jalan. Tindakan yang terdengar gila bagi kita yang sudah terlatih menghitung untung-rugi material. Tapi bagi Hoegeng, itu bukan kegilaan—itu integritas. Dan di situlah letak masalah kita yang sebenarnya: di negeri ini, integritas terlihat seperti penyakit mental.
Test Case yang Gagal: Hoegeng sebagai Prototipe Reset
Kalau kita bicara tentang “reset Indonesia”, mari kita mulai dengan test case yang paling sederhana: bisakah kita menghargai satu orang jujur? Bukan ribuan, bukan ratusan, cukup satu. Hoegeng Iman Santoso—Kapolri 1968-1971—adalah test case itu. Dan hasilnya? Gagal total.
Hoegeng bukan superhero dengan kekuatan super. Ia hanya manusia biasa yang memilih tidak korup di tengah sistem yang mengharuskan semua orang korup untuk bertahan. Ia menolak suap, mengembalikan hadiah, bahkan menutup toko bunga istrinya untuk menghindari benturan kepentingan. Logika yang waras, tapi absurd di negara yang menjadikan jabatan sebagai mesin ATM keluarga besar.
Apa yang terjadi pada Hoegeng? Dicopot. Diusir. Dilarang hadir di perayaan HUT Bhayangkara—ulang tahun institusi yang ia dedikasikan seumur hidup. Pensiun tanpa rumah. Hidup nyaris melarat. Sementara rekan-rekannya yang korup? Mati kekenyangan dengan rumah di berbagai kota, mobil mewah, dan anak cucu yang hidup berkecukupan dari hasil jarahan ayah-kakek mereka.
Jadi, ketika ada yang berteriak “Reset Indonesia!”, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah: apakah kita siap menerima konsekuensi dari kejujuran? Karena kalau test case paling sederhana saja gagal—satu polisi jujur malah dicopot—bagaimana kita mau reset seluruh sistem?
Paradoks Fundamental: Kita Mau Reset, Tapi Tidak Mau Jadi Hoegeng
Inilah paradoks paling mengganggu dalam diskursus “reset Indonesia”: kita semua mengagumi Hoegeng, tapi tidak ada yang mau jadi seperti dia. Kita tahu ia benar, tapi kita tidak mau mengikuti jejaknya. Karena mengikuti jejak Hoegeng berarti hidup susah, dikucilkan, dan mungkin mati miskin. Sementara jalan lain—jalan korupsi—menjanjikan kemewahan, kekuasaan, dan warisan untuk anak cucu.
Lihat saja bagaimana kita memperlakukan warisan Hoegeng. Polri membuat “Hoegeng Awards” untuk anggota yang berintegritas tinggi—penghargaan yang dinamai dari orang yang dulu mereka singkirkan. Monumen Hoegeng didirikan di Pekalongan. Namanya diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. Kita memuji dia habis-habisan. Tapi dengan cara yang aman: menjadikannya simbol mati, bukan teladan hidup yang harus diikuti.
Seperti Si Kabayan dalam cerita rakyat Sunda—tokoh yang bodoh tapi jujur, yang kita ceritakan kepada anak-anak sambil berharap mereka tidak benar-benar jadi seperti Si Kabayan. Karena di dunia nyata, Si Kabayan akan dimakan hidup-hidup oleh para “orang pintar” yang tahu cara bermain dalam sistem korup.
Jadi ketika ada yang bilang “Reset Indonesia!”, yang sebenarnya mereka maksud adalah: “Reset Indonesia, tapi jangan ganggu privilege saya. Reset korupsi, tapi jangan ambil kesempatan saya untuk nyogok polisi supaya tilang bisa diurus tanpa ribet. Reset oligarki, tapi jangan hapus sistem koneksi yang memudahkan anak saya dapat pekerjaan.”
Sistem yang Menghukum Kejujuran dengan Kemiskinan
Mari kita bedah lebih dalam patologi sistem kita. Hoegeng tidak dicopot karena korupsi, skandal, atau kegagalan operasional. Ia dicopot justru karena terlalu bersih. Kejujurannya menjadi ancaman bagi mereka yang bergantung pada sistem korupsi. Bayangkan: seorang perwira tinggi dianggap berbahaya bukan karena ia penjahat, tapi karena ia terlalu jujur.
Ini bukan anomali. Ini adalah fitur, bukan bug, dari sistem kita. Sistem dirancang sedemikian rupa sehingga orang jujur akan tersisih dengan sendirinya. Seperti antibodi dalam tubuh yang menyerang virus, sistem korupsi kita memiliki mekanisme pertahanan otomatis untuk menyingkirkan orang-orang yang mengancam keberlangsungannya.
Contoh paling telanjang: saat Hoegeng membongkar kasus penyelundupan mobil mewah Robby Tjahjadi yang dibekingi pejabat tinggi, Soeharto memerintahkan penghentian penyelidikan. Kasusnya dilimpahkan ke Kopkamtib, dan seorang tukang bakso malang dipaksa mengaku sebagai kambing hitam. Pesan politiknya jelas: jangan sentuh orang-orang kita. Hukum boleh ditegakkan, asal jangan ganggu yang berkuasa.
Dan Hoegeng? Karena ngotot tidak mau main mata, ia disingkirkan. Diusir dengan cara halus: ditawari jadi diplomat (yang ia tolak dengan ketus: “Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail. Saya tidak suka koktail”). Penolakan yang terdengar lucu, tapi sebenarnya tragis—cara terhormat untuk bilang “saya tidak mau jadi boneka”.
Inilah realitas sistem kita: kejujuran dihukum dengan kemiskinan dan pengucilan, sementara korupsi dihargai dengan kemewahan dan kekuasaan. Dan kita mau reset sistem ini? Serius?
Gus Dur, Tiga Polisi, dan Ironi yang Membunuh
Gus Dur pernah melontarkan lelucon yang getir: “Di negara ini hanya ada tiga polisi yang tidak bisa disuap: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.” Lelucon yang kita tertawakan, lalu kita lanjutkan hidup seperti biasa—menyogok polisi untuk urusan SIM, membayar “uang damai” untuk tilang, atau memanfaatkan koneksi untuk mengurus perizinan.
Lelucon Gus Dur itu sebenarnya bukan lelucon. Itu diagnosis. Diagnosis yang menunjukkan betapa langkanya integritas di institusi penegak hukum kita. Hoegeng jadi anomali bukan karena ia luar biasa, tapi karena yang lain luar biasa busuk. Ia seekor burung putih di kandang ayam hitam—yang dipuja justru karena kelangkaannya, bukan karena kita ingin mengubah warna ayam-ayam yang lain.
Dan di sinilah letak ironi yang membunuh: kita memuji Hoegeng sebagai “legenda”, tapi legenda itu sendiri adalah bukti kegagalan kita. Jika dalam sejarah panjang Kepolisian Indonesia hanya ada satu nama yang kita ingat sebagai polisi jujur, itu berarti ada masalah mendasar—bukan pada individu, tapi pada sistem dan pada kita yang membiarkan sistem itu bertahan.
Seperti pepatah Jawa bilang, _wong jujur mati keluwen, wong licik mati wareg_—orang jujur mati kelaparan, orang licik mati kekenyangan. Hoegeng membuktikan pepatah itu dengan hidupnya sendiri. Dan kita? Kita cuma jadi penonton yang tepuk tangan dari kejauhan, sambil tetap memilih jalan untuk diri sendiri.
Reset sebagai Fantasi: Ketika Kita Ingin Hasil Tanpa Konsekuensi
Inilah kebohongan terbesar dalam wacana “reset Indonesia”: kita ingin hasil dari sistem yang jujur, tapi tidak mau menanggung konsekuensi dari kejujuran. Kita ingin hidup di negara bersih seperti Singapura, tapi tidak mau disiplin seperti orang Singapura. Kita ingin punya pemimpin bersih seperti Hoegeng, tapi kita sendiri tidak mau jadi warga yang bersih.
Bayangkan jika besok pagi Indonesia benar-benar di-reset. Semua sistem korupsi dibongkar. Tidak ada lagi suap-menyuap. Tidak ada lagi “uang pelicin”. Tidak ada lagi koneksi untuk mengurus ini-itu. Semuanya harus resmi, transparan, sesuai prosedur. Apa yang akan terjadi?
Pertama, kita semua akan panik. Karena selama ini kita bergantung pada sistem korupsi itu untuk bertahan hidup. Mau urus SIM? Biasanya ada “cara cepat”. Mau masuk sekolah negeri? Biasanya ada “jalur khusus”. Mau menang tender? Biasanya ada “orang dalam”. Tiba-tiba semua itu hilang. Dan kita bingung: “Kok susah sih hidup jujur?”
Kedua, kita akan mencari kambing hitam. “Ini sistemnya terlalu kaku!” “Birokrasinya ribet!” “Negara lain juga gitu kok!” Padahal masalahnya bukan sistem baru yang terlalu kaku, tapi kita yang sudah terlalu terbiasa dengan sistem lama yang bobrok.
Ketiga—dan ini yang paling mungkin terjadi—kita akan mencari celah. Membuat sistem korupsi baru yang lebih canggih, lebih tersembunyi, lebih “elegan”. Karena pada dasarnya, kita tidak benar-benar mau jujur. Kita hanya mau terlihat jujur.
Hoegeng Awards: Merayakan Kelangkan Sembari Mempertahankan Status Quo
Ada yang lebih ironis dari membuang perabotan mewah ke pinggir jalan? Membuat penghargaan bernama “Hoegeng Awards” untuk polisi yang berintegritas—di institusi yang dulu mengusir Hoegeng karena terlalu berintegritas.
Ini seperti membuat “Penghargaan Keterbukaan Pers” di negara yang membungkam jurnalis. Atau “Penghargaan Anti-Korupsi” yang disponsori oleh koruptor. Simbolisme kosong yang membuat kita merasa baik tentang diri sendiri, tanpa harus benar-benar berubah.
Polri merayakan Hoegeng. Tapi apakah mereka benar-benar belajar dari Hoegeng? Apakah ada perubahan struktural yang membuat polisi jujur tidak lagi dicopot? Apakah sistem penggajian sudah diperbaiki sehingga polisi tidak perlu korup untuk hidup layak? Ataukah “Hoegeng Awards” hanya ritual tahunan untuk membersihkan citra, sementara praktik korup tetap berjalan di balik layar?
Seperti ungkapan Sunda bilang, malar nyaho tapi teu daek ngalampah—sudah tahu jalan yang benar, tapi tidak mau menjalaninya. Kita tahu Hoegeng benar. Kita tahu ia heroik. Tapi kita tidak mau mengikuti jejaknya. Karena mengikuti jejak Hoegeng berarti siap hidup susah. Dan kita tidak siap untuk itu.
Pertanyaan Brutal yang Tidak Mau Kita Jawab
Mari kita jujur sejenak—sesuatu yang sangat langka di negeri ini. Kalau Anda diberi pilihan:
Pilihan A: Jadi seperti Hoegeng—hidup jujur, dihormati sebagai legenda, tapi mati nyaris miskin tanpa rumah untuk keluarga.
Pilihan B : Jadi seperti kebanyakan pejabat—main mata sedikit, korup secukupnya, tapi anak-cucu hidup berkecukupan dan Anda mati dengan tenang di rumah mewah hasil “usaha”.
Berapa banyak dari kita yang akan memilih A dengan tulus? Tanpa berpikir panjang? Tanpa menghitung untung-rugi?
Jangan buru-buru jawab. Karena jawaban Anda untuk pertanyaan ini adalah jawaban Anda untuk pertanyaan “Reset Indonesia—Are You Sure?”
Jika Anda memilih B—dan kemungkinan besar Anda akan memilih B—maka Anda tidak benar-benar mau reset. Anda hanya mau komplain. Anda mau sistem berubah, tapi Anda sendiri tidak mau berubah. Anda mau ada Hoegeng-Hoegeng lain yang berjuang untuk Indonesia, sementara Anda duduk nyaman menikmati hasil perjuangan mereka tanpa ikut ambil risiko.
Ini bukan tuduhan moral yang sok suci. Ini hanya observasi jujur tentang siapa kita sebenarnya. Kita semua penakut. Termasuk yang menulis esai ini. Termasuk yang membacanya. Kita tahu apa yang benar, tapi kita memilih apa yang nyaman.
Epilog yang Tidak Menenangkan: Satu Legenda, Jutaan Pengecut
Hoegeng Iman Santoso meninggal pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun. Kematian seorang mantan pejabat tinggi yang hidupnya miskin—ironi final dari cerita ini. Puluhan tahun kemudian, kita memuji dia. Mendirikan monumen. Membuat penghargaan. Mengusulkan jadi Pahlawan Nasional.
Tapi apakah kita benar-benar menghormati dia? Atau kita hanya menghibur diri sendiri dengan narasi bahwa “dulu pernah ada orang jujur kok”?
Legenda Hoegeng bertahan bukan karena kita ingin meniru, tapi karena ia menjadi alibi. Alibi bahwa sistem ini masih punya harapan. Alibi bahwa “tidak semua orang korup”. Alibi yang membuat kita bisa tidur nyenyak sambil tetap korup besok pagi.
Reset Indonesia—Are You Sure?
Kalau test case paling sederhana saja gagal—satu polisi jujur malah diusir—bagaimana mau reset seluruh negara? Kalau kita tidak bisa menghargai Hoegeng saat ia hidup, bagaimana kita mau menghargai prinsip-prinsip yang ia perjuangkan? Kalau kita sendiri tidak mau jadi seperti Hoegeng, kenapa kita berharap orang lain jadi seperti dia?
Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan “Are you sure?”, tapi “Are you ready to be poor?” Karena di negeri ini, reset berarti siap miskin. Jujur berarti siap tersisih. Berintegritas berarti siap dilupakan.
Dan kita semua tahu jawabannya.
Seperti yang dikatakan Hoegeng sendiri: “Akan tetapi itu lebih baik ketimbang saya melanggar amanah almarhum ayah saya dan mengkhianati sumpah jabatan.”
Pertanyaannya: apakah kita punya amanah yang sama kuat? Ataukah kita hanya punya keluhan yang sama keras?
_Mungkin di negeri ini, legenda lebih mudah dibuat daripada perubahan. Monumen lebih mudah dibangun daripada karakter. Dan pujian lebih mudah dilontarkan daripada pengorbanan._
_Hoegeng mungkin legenda. Tapi kenyataan bahwa ia jadi legenda justru karena kelangkaannya—itu yang membuat kita semua terlihat seperti penakut._
_Reset Indonesia? Sure. Tapi siapa yang mau jadi Hoegeng selanjutnya?_
