Porosmedia.com, Bandung – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Bandung tidak
sekadar menjadi ajang seremoni. Di balik angka-angka fantastis yang
digelontorkan Pemerintah Kota Bandung, terdapat tanggung jawab besar
untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar menyentuh akar rumput.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan komitmen anggaran yang
masif: Rp36,35 miliar untuk program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), Rp125 miliar untuk infrastruktur sekolah, hingga kenaikan jumlah penerima bantuan pangan yang kini mencapai 140.000 jiwa. Secara administratif, ini adalah lompatan
besar. Namun, secara substansial, transparansi dan ketepatan sasaran tetap menjadi ujian utama bagi birokrasi.
Permintaan terbuka Wali Kota agar DPRD dan media mengawal anggaran RMP adalah sinyal keterbukaan. Namun, “pengawalan” ini harus dipahami sebagai pengingat bahwa kebocoran atau keterlambatan distribusi seringkali terjadi di celah-celah birokrasi teknis.
Dengan target penghapusan sistem tiga sif pada 2028, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru seperti SD Bojongloa dan SMPN 75 tidak boleh sekadar menjadi proyek fisik, melainkan harus memenuhi standar kualitas pendidikan yang inklusif.
Kebijakan deep learning dan pendidikan karakter juga menuntut kesiapan mental
dan kompetensi guru. Tanpa kesejahteraan guru yang diperhatikan secara nyata, konsep literasi dan STEM hanya akan menjadi narasi indah di atas podium upacara.
Satu poin krusial yang diakui Pemkot adalah darurat kesehatan mental pelajar.
Temuan puluhan ribu siswa yang mengalami stres hingga depresi berat adalah tamparan keras bagi ekosistem pendidikan kita. Penguatan peran guru Bimbingan
Konseling (BK) dan kolaborasi dengan psikolog bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan darurat. Pendidikan tidak hanya tentang mencetak lulusan yang cerdas
secara akademik, tapi juga manusia yang tangguh secara emosional.
Di sektor pangan, lonjakan penerima bantuan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, perbaikan DTKS menunjukkan akurasi data. Di sisi lain, peningkatan jumlah penerima bisa mengindikasikan meluasnya kerentanan ekonomi masyarakat.
Keluhan warga terkait kualitas beras bantuan harus disikapi secara serius dan
sistemik. Pemerintah tidak boleh hanya reaktif setelah ada laporan, melainkan
harus memiliki standar kontrol kualitas (QC) yang ketat sejak dari gudang penyedia.
Keterbukaan komunikasi yang diminta Wali Kota harus diiringi dengan mekanisme komplain yang mudah diakses dan solusi yang instan bagi warga yang menerima barang tidak layak.
Komitmen anggaran miliaran rupiah adalah instrumen, bukan hasil akhir.
Keberhasilan Pemkot Bandung akan diukur dari seberapa minim keluhan warga soal pangan dan seberapa nyata penurunan angka putus sekolah. Publik menunggu pembuktian atas kalimat “Catat janji kami.” Porosmedia akan terus berdiri di sisi objektivitas untuk memastikan janji tersebut tidak menguap di tengah jalan.
