Porosmedia.com, Bandung – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, S.Pd.,M.Pd, kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran seluruh jajaran pejabat di lingkungan Disdik Jabar. Dalam momentum Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Administrator dan Pengawas yang berlangsung di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Senin (7/7/2025), Purwanto memberikan instruksi tegas: seluruh pejabat harus bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat, bukan sekadar mengisi jabatan.
“Apa pun posisi Bapak/Ibu hari ini, saya minta untuk benar-benar memaksimalkan peran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Purwanto dalam sambutannya.
Pernyataan ini mengandung pesan penting: jabatan adalah amanah, bukan privilese. Dalam konteks birokrasi pendidikan, makna pelayanan bukan hanya administratif, tapi menyentuh langsung kualitas hidup peserta didik, guru, dan masyarakat.
Purwanto pun secara eksplisit meminta para Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Kasubag TU untuk turun langsung ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan di balik meja. Menurutnya, absennya pengawasan langsung justru kerap membuat masalah-masalah mendasar di sekolah—seperti infrastruktur rusak, fasilitas terbengkalai, atau lingkungan belajar yang tidak layak—tidak terdeteksi sejak awal.
“Jangan sampai ada pagar sekolah roboh atau lahan terbengkalai tapi KCD-nya tidak tahu. Semua sekolah di Jawa Barat harus cantik, bersih, ramah, dan menyenangkan,” ujar Purwanto, menekankan urgensi pembenahan menyeluruh.
Dalam acara tersebut, turut dilantik Riesye Silvana sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV. Sebelumnya, Riesye menjabat sebagai Kasubag TU di wilayah yang sama. Ia menyampaikan rasa syukur dan harapannya agar bisa mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan pimpinan. Insya Allah saya siap menjalankan program dan arahan Disdik serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap Riesye.
Pelaksanaan Sertijab ini menjadi bagian dari konsolidasi struktural Disdik Jabar, yang diharapkan mampu mendorong reformasi layanan pendidikan yang tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga terasa nyata di ruang-ruang kelas hingga pelosok desa. Konsistensi dan kehadiran nyata para pejabat di lapangan akan menjadi indikator keberhasilan reformasi ini.
Dalam sorotan publik hari ini, pendidikan bukan hanya soal angka partisipasi atau akreditasi, tapi soal keadilan layanan, keteladanan birokrasi, dan keberpihakan pada siswa dan guru. Sertijab ini semestinya bukan seremoni rutin, tetapi titik tekan perubahan menuju wajah pendidikan Jawa Barat yang lebih bermartabat dan inklusif.
