Oleh: Imam Wahyudi (Wartawan Senior di Jawa Barat / Bandung)
Demokrasi Tanpa Mahkota
Porosmedia.com – Pers kerap dipuja sebagai pilar keempat demokrasi. Sebuah posisi terhormat yang disejajarkan dengan fungsi kontrol atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, reputasi dan kehormatan tersebut tidak datang dari langit; ia dibangun di atas fondasi integritas, independensi, serta komitmen etis yang tak tergoyahkan.
Jelang Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat 2026 di Hotel Horison Bandung, frasa “Merawat Profesionalisme Menuju Pers Berintegritas dan Bermartabat” berkibar sebagai tema utama. Pertanyaannya: apakah narasi indah tersebut sekadar pemanis spanduk, ataukah sungguh menjadi benteng moral organisasi pers terbesar ini?
Ujian Kredibilitas: Antara Suara dan ‘Transaksi’
Menjelang suksesi kepemimpinan, publik pers di Jawa Barat tidak boleh menutup mata terhadap dinamika yang berpotensi mencederai marwah profesi. Pengalaman dan dinamika organisasi di masa lalu harus menjadi pelajaran mahal: demokrasi internal pers tidak boleh terjebak dalam praktik-praktik politik uang (money politic) maupun manipulasi suara.
“Jika insan pers yang bertugas mengawasi jalannya kekuasaan justru kalah dan tunduk pada praktik pragmatisme saat memilih pemimpinnya sendiri, lantas dengan moral apa kita menyoroti kecurangan publik?”
Praktik transaksional dalam suksesi pers adalah ancaman nyata (existential threat). Ketika kursi kepemimpinan diraih lewat pendekatan materi atau kompromi etis, maka keberanian pers untuk bersuara kritis otomatis akan tergadai. Dampak jangka panjangnya amat fatal: hilangnya kepercayaan (distrust) publik terhadap media.
Bukan Sekadar Suksesi, Tapi Pertaruhan Marwah
Konferprov PWI Jabar 2026 yang diikuti lebih dari 600 anggota terdaftar bukan semata agenda rutinitas lima tahunan untuk memilih ketua. Forum ini adalah momentum pembuktian.
Di tengah gempuran era digital, maraknya budaya clickbait, serta serbuan informasi tanpa konfirmasi di media sosial, pers mainstream membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya populis, tetapi memiliki trek rekor bersih, dedikasi tinggi, dan keberanian menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Setiap pemilik suara di Konferprov memikul tanggung jawab sejarah. Jangan biarkan hak pilih tergadaikan oleh kepentingan jangka pendek.
Menjaga Janji Integritas
Ungkapan “Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya” harus dimaknai sebagai proses regenerasi yang sehat, elegan, dan bermartabat. Kepemimpinan baru PWI Jabar harus lahir dari proses persidangan yang transparan, jujur, dan bebas dari intimidasi maupun politik transaksional.
Mari buktikan bahwa jargon “berintegritas dan bermartabat” bukan sekadar lip service. Konferprov PWI Jabar 2026 harus menjadi cermin yang jernih—bukan cermin retak yang memantulkan kepalsuan demokrasi.
Cag!!
