Porosmedia.com – Jargon “The Right Man on the Right Place” seringkali berakhir menjadi sekadar hiasan bibir dalam baliho kampanye. Namun, bagi sebuah bangsa yang sedang berupaya “mendongkrak pasar” global dan menata arah bernegara, prinsip ini adalah harga mati. Persoalannya: Apakah kita sedang menempatkan ahli, atau sekadar memberi kursi bagi mereka yang “berkeringat” saat pemilu?
Secara faktual, indeks efektivitas pemerintah seringkali berbanding lurus dengan tingkat profesionalisme birokrasi. Berdasarkan data Government Effectiveness Index dari Bank Dunia, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil adalah mereka yang memisahkan antara posisi politik dan posisi teknokratis.
Di Indonesia, fenomena “bagi-bagi kursi” di jajaran BUMN atau pos kementerian strategis seringkali menghambat akselerasi pasar. Ketika posisi yang seharusnya diisi oleh inovator justru ditempati oleh operator politik, hasilnya adalah inefisiensi.
Pasar global tidak butuh retorika; mereka butuh kepastian hukum dan kompetensi regulasi.
Fakta: Arus modal asing (FDI) sangat sensitif terhadap kualitas regulasi.
Analisis: Untuk mendongkrak pasar, kita butuh sosok di kursi ekonomi yang bukan hanya mengerti angka, tapi memiliki international trust. Tanpa orang yang tepat di posisi yang tepat, kebijakan ekonomi kita akan terus bersifat reaktif, bukan disruptif.
Pertanyaan Irwan Haddock, “Mau dibawa kemana tujuan kita?”, adalah refleksi dari krisis arah. Dalam berbangsa dan bernegara, kita sering terjebak dalam siklus 5 tahunan tanpa visi 50 tahunan.
Visi bernegara seharusnya tidak berubah mengikuti warna partai penguasa. Kita membutuhkan Grand Design yang dijalankan oleh para profesional yang loyal pada konstitusi, bukan pada patron politik. Jika kompasnya rusak karena nakhodanya dipilih berdasarkan “kedekatan”, maka kapal besar bernama Indonesia ini hanya akan berputar-putar di koordinat yang sama.
Kita harus berani mengatakan bahwa tata kelola negara saat ini masih terasa seperti “Politik Katering”—siapa yang memesan (berinvestasi politik), dia yang menentukan menu dan siapa yang melayani.
Substansi dari “Right Man on the Right Place” adalah Keberanian untuk Menolak Sahabat demi Kepentingan Rakyat. Kita tidak kekurangan orang pintar; kita kekurangan sistem yang membiarkan orang pintar bekerja tanpa intervensi kepentingan kelompok.
Mendongkrak pasar dan menentukan arah bangsa bukan soal mengubah undang-undang setiap tahun, tapi soal meletakkan “otak” terbaik di pusat kendali. Jika kita terus membiarkan posisi strategis diisi oleh mereka yang hanya pandai “menyenangkan atasan” ketimbang “menyelesaikan persoalan”, maka pertanyaan “Mau dibawa kemana?” akan terjawab dengan sendirinya: ke arah ketidakpastian.
Ir. Irwan Nurwansyah
