Porosmedia.com, Bandung – Guna memperkuat koordinasi dan optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat, aktivis kemanusiaan Jawa Barat yang akrab disapa Kang Surya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Selasa (28/07/2026) di kantor Disdukcapil Kota Bandung.
Dalam kunjungan tersebut, Kang Surya bertemu langsung dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil, Widi, untuk membahas langkah strategis kolaborasi program kerja antar-lembaga.
Pihak Disdukcapil menyambut baik kehadiran para penggiat kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pentingnya sinergi bersama elemen masyarakat agar berbagai program pelayanan kependudukan yang belum terjangkau secara merata dapat diakses dengan lebih mudah oleh publik.
Fokus Sinkronisasi Data BPJS Kesehatan
Dalam kesempatan diskusi tersebut, Kang Surya menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan antara Disdukcapil dan pihak BPJS Kesehatan. Menurutnya, keselarasan data kependudukan menjadi faktor vital dalam mempercepat dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi warga.
Ia mengungkapkan, dalam pendampingan di lapangan—khususnya saat mengadvokasi pasien di rumah sakit—masih kerap ditemukan kendala teknis berupa ketidaksesuaian (mismatch) antara data di BPJS Kesehatan dengan data kependudukan di Disdukcapil.
”Ketidaksesuaian data kependudukan ini menjadi perhatian kita bersama di lapangan. Langkah advokasi yang kami lakukan adalah membantu memfasilitasi perbaikan data warga agar hak akses layanan kesehatannya di rumah sakit tidak terhambat,” ujar Kang Surya.
Mengawal Kebijakan UHC di Pemkot Bandung
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) telah mengikat kerja sama resmi (MoU) dengan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Program ini bertujuan menjamin kepesertaan dan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Untuk memastikan manfaat kebijakan publik tersebut dirasakan secara optimal, peran aktif elemen masyarakat dan penggiat kemanusiaan sangat dibutuhkan sebagai jembatan informasi maupun pendampingan warga.
”Dengan hadirnya pelayanan yang responsif dan terintegrasi di setiap instansi terkait, tentu akan sangat mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasarnya secara cepat dan tepat,” pungkasnya.
