Porosmedia.com, Bandung – 17 Agustus 2025, Polemik penolakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, kembali mengemuka sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2025. Dalam dinamika tersebut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad) seolah ditempatkan sebagai pihak yang disorot, terutama pasca pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Susi International Beach Strip pada Rabu (13/8/2025), yang menolak keberadaan KJA di kawasan tersebut.
Penolakan itu turut diperkuat oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang juga mantan Bupati Pangandaran dua periode, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami. Acara yang digelar di lokasi tersebut juga dihadiri ratusan orang dari Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), termasuk sejumlah nelayan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua IKA Unpad, Budi Hermansyah atau akrab disapa Buher, menyampaikan penyesalannya atas munculnya pernyataan yang dinilai tidak pantas, yakni penggunaan kata “bodoh” yang disebut-sebut diarahkan kepada Guru Besar Unpad.
“Tendensi kata-kata seperti itu sama artinya dengan merendahkan Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi. Padahal, sejak tahun 1950-an, alumni Unpad telah banyak berkiprah di pemerintahan, BUMN, dunia usaha, politik, hingga sektor swasta lainnya,” ujar Buher melalui sambungan telepon dari Jakarta.
Lebih lanjut, Buher menekankan bahwa keberadaan Kampus Unpad Pangandaran yang berdiri sejak 2016 memang fokus pada riset dan pendidikan, khususnya melalui Program Studi Perikanan Laut Tropis dalam status Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).
“Jika ada perbedaan pendapat, mestinya disampaikan melalui argumentasi ilmiah, bukan dengan kata-kata yang kurang pantas. KJA Unpad ini merupakan laboratorium lapangan, terutama untuk budidaya lobster, agar Indonesia tidak terus tertinggal dari negara lain, misalnya Vietnam, yang sukses membesarkan benih lobster yang asalnya dari perairan kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Buher juga menyinggung proyek KJA Off Shore yang pernah digagas di era kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Proyek tersebut, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2018 di Pangandaran dan mendapat dukungan pemerintah Norwegia, disebut gagal berlanjut meskipun telah menyerap anggaran cukup besar.
“Selain di Pangandaran, proyek serupa juga dibangun di Karimunjawa dan Sabang (Aceh), dengan total anggaran sekitar Rp126 miliar. Namun, seluruhnya gagal panen karena tidak mampu bertahan menghadapi kondisi laut,” ungkap Buher.
Untuk melengkapi pandangan, redaksi juga menghubungi Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Iwan Mustofa, S.E., M.M., pada Minggu (17/8/2025). Ia menegaskan bahwa KJA merupakan salah satu bentuk inovasi pemanfaatan sumber daya perairan yang pada dasarnya telah diatur ketat melalui tata ruang laut Jawa Barat.
“Jika penerapannya oleh institusi Unpad sudah sesuai ketentuan tata ruang dan memperoleh izin sebagaimana dijelaskan Dekan FPIK Unpad, Prof. Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, maka tidak ada alasan untuk menolaknya secara mutlak,” jelas Iwan.
Lebih jauh, Iwan menilai keberadaan KJA justru dapat membantu aktivitas nelayan dengan cara yang lebih terukur, baik dari sisi keselamatan maupun efisiensi.
“Pada prinsipnya KJA mendukung kesejahteraan nelayan. Selama sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan, maka kegiatan ini bisa berkelanjutan. Ini sejalan dengan semangat HNSI: Nelayan Sejahtera, Negara Kuat,” pungkasnya.
