Porosmedia.com, Bandung – Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) kembali menyuarakan tuntutan keras terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat.
“SP3JB Jilid 2 akan digelar bulan ini. Tanggal pastinya sedang kami matangkan, namun eskalasi massa akan jauh lebih besar,” ujar Herdis saat ditemui awak media di Bandung.
Tuntutan SP3JB disebut tidak berubah: revisi terhadap angka 3 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 yang memuat larangan kegiatan study tour sekolah. Menurut Herdis, kebijakan tersebut berdampak langsung pada ribuan pelaku industri pariwisata, mulai dari pemandu wisata, sopir, pelaku UMKM, hingga pengelola destinasi, yang kini terancam kehilangan mata pencaharian.
“Jika Gubernur Dedi Mulyadi bersikeras mempertahankan kebijakan tanpa solusi yang berpihak pada para pekerja, kami akan mengeluarkan Mosi Tidak Percaya. SP3JB akan menuntut beliau untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat,” tegas Herdis.
SP3JB juga mendorong DPRD Jawa Barat untuk menggunakan hak interpelasi sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan eksekutif yang dinilai merugikan sektor pariwisata dan ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada industri ini.
“Ini bagian dari proses demokrasi yang sah, logis, dan sesuai amanat konstitusi. Jika pemimpin tidak mampu menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyatnya, wajar jika rakyat menuntut pertanggungjawaban,” pungkas Herdis.
Analisis Kritis Porosmedia.com
Kebijakan larangan study tour yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi memang menimbulkan polemik luas. Dari perspektif hukum administrasi, Surat Edaran memang bersifat imbauan, namun implementasinya di lapangan berimbas layaknya aturan wajib. Akibatnya, sekolah-sekolah di berbagai daerah menunda atau membatalkan kegiatan study tour, yang berujung pada matinya perputaran ekonomi di sektor pariwisata pendidikan.
Di sisi lain, Pemprov Jabar tidak merilis data mitigasi kerugian ekonomi ataupun skema kompensasi bagi para pekerja yang terdampak. Padahal, industri pariwisata menyumbang kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor transportasi, perhotelan, restoran, hingga jasa wisata edukasi.
Secara politik, sikap keras kepala mempertahankan kebijakan tanpa dialog konstruktif dengan pemangku kepentingan—baik pelaku pariwisata, asosiasi sekolah, maupun DPRD—dapat menjadi preseden buruk bagi gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Resistensi publik yang terus membesar, seperti yang ditunjukkan oleh SP3JB, bisa menjadi sinyal melemahnya legitimasi politik di tengah periode kepemimpinannya.
Jika Pemprov Jabar gagal mencari jalan tengah yang mengakomodasi keselamatan siswa sekaligus keberlangsungan ekonomi ribuan pelaku usaha, tekanan politik terhadap kursi Gubernur akan semakin kuat. Dalam konteks ini, tuntutan SP3JB tidak hanya sebatas protes sektoral, tetapi berpotensi menjadi katalis isu kepercayaan publik yang lebih luas.
