Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima penghargaan Apresiasi Komitmen dan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Sampah Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam ajang Apel Siaga Jabar Berseka dan Deklarasi Bersama Aksi Pilah Sampah dari Rumah di Sport Jabar Arcamanik, Jumat (24/7/2026).
Selain penghargaan kepemimpinan untuk tingkat kota, jajaran perangkat wilayah—mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sejumlah camat, hingga lurah di Kota Bandung—turut meraih apresiasi atas kontribusi nyata mereka dalam pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.
Pada momentum yang sama, sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung menerima bantuan teknologi alat pengolah sampah inovatif dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung optimalisasi penanganan sampah organik langsung dari sumbernya.
Adapun wilayah penerima bantuan alat pengolah sampah BRIN mencakup Kelurahan Cisaranten Endah, Cisaranten Bina Harapan, Sukamiskin, dan Cisaranten Kulon. Sementara di tingkat kecamatan, dukungan sarana pengolahan sampah diserahkan kepada Kecamatan Arcamanik, Rancasari, Coblong, Bandung Wetan, Cicendo, dan Buahbatu.
Pentingnya Kebijakan Berbasis Riset dan Kolaborasi
Menanggapi penghargaan dan bantuan teknologi yang diterima, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kolaborasi strategis antara Pemkot Bandung, BRIN, Pemprov Jabar, perguruan tinggi, serta Satgas Citarum Harum.
Farhan menilai, ketersediaan teknologi tepat guna di tingkat wilayah menjadi kunci mempercepat upaya pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi sekadar menemukan teknologi baru, melainkan memastikan penerapannya berjalan efektif di lapangan.
”Teknologi pengelolaan sampah sudah banyak ditemukan. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana teknologi tersebut bisa diterapkan dan dioptimalkan di lapangan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, perumusan kebijakan pengelolaan sampah ke depan harus berlandaskan hasil riset yang teruji (evidence-based policy) agar mampu melahirkan solusi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran BRIN dinilai sangat strategis untuk memberikan pijakan ilmiah bagi pemerintah daerah.
Meski meraih apresiasi dari Pemprov Jabar, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak berpuas diri. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30 persen dari total volume sampah harian.
Ia mencatat ada tiga tantangan utama persampahan yang masih dihadapi Kota Bandung, yaitu:
- Keterbatasan anggaran pengelolaan,
- Perubahan budaya dan perilaku masyarakat dalam memilah sampah, serta
- Kebutuhan penguatan infrastruktur pendukung persampahan.
Sejumlah wilayah dengan kepadatan penduduk dan volume sampah yang tinggi, seperti Kecamatan Babakan Ciparay dan Gedebage, diakui masih memerlukan perhatian serta penanganan khusus. Oleh karena itu, Farhan mendorong seluruh camat dan lurah di Kota Bandung untuk berlomba menciptakan inovasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
”Kecamatan yang lain jangan mau kalah. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota. Justru kekuatannya ada di kewilayahan—bagaimana lurah, camat, RW, dan masyarakat bersama-sama membangun budaya baru,” tegasnya.
Inovasi Lahsamor BRIN dan Target Nasional 2029
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BRIN Arif Satria memperkenalkan alat pengolah sampah organik bertajuk Lahsamor. Alat berbasis mikroorganisme ini dirancang secara sederhana agar mudah dioperasikan oleh masyarakat di tingkat lingkungan maupun rumah tangga.
Arif menjelaskan, BRIN telah mengembangkan berbagai variasi teknologi pengolahan sampah mulai dari skala kecil (5 kilogram) hingga skala industri (100 ton per hari), termasuk teknologi konversi sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar. Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi percontohan nasional dalam pemanfaatan teknologi pengolahan sampah inovatif.
Di sisi lain, Apel Siaga Jabar Berseka yang dihadiri lebih dari 4.000 peserta lintas sektor ini juga menegaskan komitmen nasional dalam penanganan darurat sampah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menggarisbawahi pentingnya menyederhanakan regulasi fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) di puluhan kota besar. Pemerintah menetapkan target untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dalam dua tahun ke depan, serta mematok target nasional penuntasan 80 persen masalah sampah pada tahun 2029.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan perlunya edukasi masif untuk mengubah kultur masyarakat. Pemprov Jabar berencana memasukkan materi pemilahan sampah ke dalam kurikulum sekolah, mendorong program daur ulang berbasis pelajar, serta menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait larangan membuang sampah sembarangan yang dilengkapi dengan sanksi tegas.
Melalui integrasi antara komitmen kepemimpinan daerah, penerapann teknologi BRIN, dan edukasi masyarakat secara masif, gerakan Jabar Berseka diharapkan mampu mewujudkan tata kelola persampahan yang berkelanjutan menuju ekonomi sirkular di Kota Bandung dan sekitarnya. (P-01)
