Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kota yang resilien melalui penguatan sistem mitigasi terintegrasi. Langkah strategis ini menjadi pilar utama dalam capaian satu tahun program Bandung Utama, yang berfokus pada perlindungan keselamatan warga dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam meminimalkan risiko, mengoordinasikan respons cepat, serta menjalankan manajemen penanggulangan bencana secara komprehensif, mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana.
Momentum penguatan sistem kebencanaan di Kota Bandung ditandai dengan pembentukan resmi BPBD pasca-pelantikan Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Juli 2025. Kehadiran lembaga ini memperkuat kesiapsiagaan kota dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk potensi aktivitas seismik dari Sesar Lembang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pembentukan BPBD bukan sekadar pemenuhan infrastruktur organisasi, melainkan penyiapan suprastruktur SDM yang mampu merespons situasi darurat secara presisi dan terkoordinasi.
”Fokus kami adalah membangun sistem yang responsif. Dalam menangani banjir perkotaan, misalnya, kami menggeser paradigma mitigasi dengan memprioritaskan peningkatan daya resap tanah melalui sumur resapan dan kolam retensi,” ujar Farhan.
Hingga saat ini, Pemkot Bandung telah mengelola 14 kolam retensi. Selain itu, target pembangunan 100 unit sumur imbuhan dalam (deep infiltration well) terus dikejar, di mana 78 titik telah terpasang, didukung oleh sekitar 4.500 sumur resapan dangkal yang tersebar di berbagai wilayah.
BPBD Kota Bandung juga masif melakukan mitigasi non-struktural melalui edukasi di sektor pendidikan (SD hingga SMA), komunitas warga, hingga kelompok lansia. Sosialisasi kini diperluas ke ruang publik dengan mobilitas tinggi seperti pusat perbelanjaan dan rumah ibadah guna memastikan prosedur evakuasi dipahami secara kolektif.
Program inovatif “Siskamling Siaga Bencana” turut diluncurkan sebagai bentuk mitigasi berbasis komunitas. Melalui agenda rutin kewilayahan, masyarakat didorong untuk memetakan potensi kerawanan lokal secara mandiri.
Efektivitas BPBD telah teruji dalam berbagai peristiwa nyata, di antaranya:
Penanganan Puting Beliung (November 2025): Merespons dampak kerusakan 299 rumah di wilayah Ujungberung, Cinambo, dan Cibiru tanpa adanya korban jiwa.
Aksi Kemanusiaan: Pengiriman bantuan logistik dan peralatan evakuasi ke kawasan terdampak bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Respons Cepat Gempa (Januari 2026): Mitigasi dampak dan pemantauan situasi pasca-gempa magnitudo 2,7 yang mengguncang Bandung.
Sejalan dengan aspek teknis, Pemkot Bandung juga memperkuat mitigasi melalui kebijakan tata ruang. Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025, Pemkot Bandung mendukung penghentian sementara (moratorium) izin perumahan di kawasan Bandung Raya. Langkah ini diambil untuk meninjau ulang tata ruang demi memitigasi risiko banjir dan longsor akibat tekanan lingkungan.
Seluruh rangkaian kebijakan ini menegaskan bahwa dalam kerangka satu tahun Bandung Utama, penguatan sistem kebencanaan bukan sekadar aspek administratif, melainkan fondasi bagi pembangunan kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. (**)
