Porosmedia.com, Bandung – Memasuki satu tahun perjalanan visi “Bandung Utama”, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan saat ini terus memacu akselerasi di sektor dasar: pendidikan dan kesehatan. Meski angka-angka statistik menunjukkan capaian yang impresif, tantangan nyata di lapangan tetap menjadi ujian bagi keberlanjutan program-program populis tersebut.
Program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) menjadi tumpuan utama Pemkot Bandung dalam menekan angka putus sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2025, tak kurang dari 22.924 siswa SD dan SMP telah tersentuh bantuan ini dengan total alokasi anggaran mencapai Rp38 miliar.
Secara kritis, program ini bukan hanya soal distribusi bantuan finansial untuk seragam atau alat tulis, melainkan upaya mitigasi dampak ekonomi keluarga terhadap psikologis anak. Testimoni dari siswa seperti Nataly El Marco dan Krisna Ananda Putra menunjukkan bahwa bantuan ini berfungsi sebagai “booster” motivasi bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk tetap berani bermimpi di tengah keterbatasan.
Namun, keberpihakan pada pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan personal. Pemkot Bandung menyadari hal ini dengan melakukan rehabilitasi fasilitas fisik sepanjang 2025. Pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan sanitasi (toilet) di berbagai SMP dan SD negeri menjadi langkah krusial untuk memastikan standar kelayakan belajar yang bermartabat, bukan sekadar “asal sekolah”.
Di sektor kesehatan, Kota Bandung mencatatkan lonjakan signifikan. Per 1 Februari 2026, cakupan Universal Health Coverage (UHC) menyentuh angka 99,11%. Dengan kata lain, dari 2,59 juta penduduk, sebanyak 2,57 juta jiwa telah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Data Statistik Kesehatan Kota Bandung (Februari 2026):
- Total Penduduk: 2.599.743 jiwa
- Peserta Terdaftar JKN: 2.576.502 jiwa
- Persentase Cakupan: 99,11%
- Sisa Warga Belum Terdaftar: ± 23.000 jiwa
Lonjakan sebesar 1% hanya dalam waktu satu bulan (Januari-Februari 2026) menunjukkan adanya kerja birokrasi yang masif. Namun, tantangan ke depan bagi Pemkot bukan lagi sekadar “mendaftarkan” warga, melainkan memastikan fasilitas kesehatan sanggup menampung ledakan akses tersebut dengan kualitas pelayanan yang tetap terjaga.
Menjawab kebutuhan fleksibilitas layanan, kehadiran Puskesmas 24 Jam Bandung Utama menjadi antitesis dari birokrasi kesehatan yang kaku. Layanan ini memecah kepadatan antrean pagi hari, memberikan ruang bagi pekerja dan pelajar untuk berobat di sore atau malam hari.
Data menunjukkan respons positif publik dengan tercatatnya 1.674 kunjungan hanya dalam periode singkat (12-31 Januari 2026). Salah satu terobosan yang layak diapresiasi adalah integrasi layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan (Adminduk). Warga yang melahirkan di Puskesmas kini otomatis mendapatkan Akta Kelahiran, KIA, dan pembaruan KK di tempat.
Keberhasilan visi “Bandung Utama” dalam satu tahun terakhir melalui RMP, UHC, dan Puskesmas 24 Jam memang memberikan napas lega bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun, transparansi dalam penyaluran anggaran dan pemeliharaan jangka panjang terhadap infrastruktur yang telah direhabilitasi harus tetap dikawal.
Negara telah hadir menjaga “asa” warga Bandung, namun konsistensi dan pengawasan publik adalah kunci agar program-program ini tidak sekadar menjadi mercusuar tahunan, melainkan warisan kebijakan yang berkelanjutan.
