Porosmedia.com, Bandung – Angka kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Barat mulai menunjukkan statistik yang mengkhawatirkan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar per 10 Agustus 2026 mencatat setidaknya 90 peristiwa karhutla telah melalap wilayah di 72 kecamatan.
Kabupaten Sumedang menjadi daerah terdampak terparah dengan 16 kejadian, disusul Kabupaten Majalengka (11 kejadian), dan Kabupaten Bandung (8 kejadian). Maraknya titik api di tengah puncak kemarau ini menjadi ujian krusial bagi efektivitas langkah mitigasi instansi terkait.
Di tengah lonjakan kasus tersebut, Pemprov Jabar menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh. Dinas Kehutanan (Dishut) Jabar mengklaim telah memperketat pengawasan lapangan untuk menekan potensi bencana yang terus berulang saban tahun.
Kepala Dishut Jabar, Dodit Ardian Pancapana, menyatakan pihaknya mengintensifkan patroli berkala di zona rawan, memantau tutupan hutan, serta menggalakkan koordinasi lintas sektor. Namun, ia tak menampik bahwa faktor kelalaian manusia masih menjadi pemicu utama mayoritas karhutla di Indonesia.
Masyarakat pun diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, menertibkan pembakaran sampah, memastikan api unggun padam, hingga tak membuang puntung rokok sembarangan. Reaksi cepat warga dalam melaporkan indikasi titik api dinilai menentukan.
Tantangan Nyata di Lapangan
Imbauan dan patroli rutin kini berpacu dengan kondisi vegetasi yang makin mengering akibat curah hujan yang minim. Dampak karhutla tak sekadar merusak ekosistem dan mengancam satwa, tetapi juga berpotensi memicu krisis kualitas udara yang merugikan kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Di sisi lain, BPBD Jabar menyatakan fokus pada penguatan peringatan dini dan kesiapan respons cepat. Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Ali, menegaskan kesiapsiagaan personel maupun armada penanganan terus ditingkatkan bersama TNI, Polri, dan relawan demi menekan risiko kerusakan yang lebih luas.
Tingginya angka karhutla yang sudah menembus puluhan kasus di awal Agustus ini menjadi indikator penting bahwa edukasi dan regulasi pencegahan di level tapak masih memerlukan pengawasan yang jauh lebih ketat dan konsisten.
