Porosmedia.com – Kota Bandung kerap disematkan predikat sebagai kota kreatif. Namun, di balik narasi estetis tersebut, ibu kota Provinsi Jawa Barat ini tengah menghadapi krisis tata ruang dan infrastruktur lingkungan yang kian kompleks. Wilayah Bandung Timur, khususnya kawasan Gedebage, kini menjadi cermin nyata dari ketimpangan antara ambisi pembangunan dan daya dukung lingkungan.
Pemerhati Sosial, Irwan Nurwansyah, menilai bahwa akumulasi persoalan perkotaan di Kota Bandung tidak lagi dapat dipandang secara parsial. Menurutnya, terdapat keterkaitan sistemik antara tata kelola sampah yang belum optimal, ketahanan banjir yang rentan, hingga munculnya kantong-kantong permukiman kumuh.
”Jika diteliti secara mendalam, persoalan di kawasan seperti Gedebage ini membentuk rantai sebab-akibat. Pengelolaan sampah di tingkat hulu yang belum terselesaikan berdampak pada tersumbatnya saluran drainase, yang kemudian memicu genangan banjir. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup warga di permukiman padat serta mencemari sumber air bersih,” ujar Irwan Nurwansyah saat dihubungi porosmedia.com.
Enam Titik Tekan Infrastruktur dan Lingkungan Kota Bandung
Berdasarkan data dan catatan pemantauan publik, terdapat beberapa sektor utama yang memerlukan intervensi kebijakan secara terpadu:
- Dilema Pengelolaan Sampah Perkotaan Dengan estimasi produksi sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari, ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional seperti Sarimukti menjadi titik krusial. Pembatasan kuota buang yang diberlakukan memicu potensi akumulasi beban penampungan di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) wilayah timur dan selatan, yang berisiko memunculkan titik pembuangan liar jika tidak diimbangi pengurangan dari sumbernya.
- Daya Dukung Lingkungan dan Risiko Genangan Kondisi topografi Cekungan Bandung menuntut perlindungan ketat terhadap kawasan resapan air di wilayah utara. Alih fungsi lahan serta keterbatasan kapasitas drainase mikro menjadikan titik-titik lintasan seperti Gedebage, Pasteur, hingga Cicaheum rentan mengalami genangan saat intensitas hujan tinggi.
- Infrastruktur Transportasi dan Aksesibilitas Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan memperpanjang durasi kemacetan di koridor utama. Di sisi lain, integrasi moda transportasi publik massal serta penyediaan akses pengumpan (feeder) menuju titik transportasi strategis seperti Stasiun Kereta Cepat Tegalluar masih menjadi tantangan pelayanan publik.
- Kualitas Permukiman dan Penataan Ruang Penetapan kawasan permukiman kurang layak di sejumlah wilayah kecamatan memerlukan pendekatan revitalisasi berbasis komunitas. Kepadatan hunian yang tinggi dan keterbatasan sarana sanitasi dasar menuntut percepatan program penataan lingkungan sehat dan kepastian hak atas tanah.
- Cakupan Layanan Air Bersih dan Air Tanah Peningkatan cakupan perpipaan air minum oleh BUMD terkait menjadi krusial guna menekan ekstraksi air tanah mandiri. Penurunan muka tanah dan penurunan kualitas air sumur di wilayah padat industri maupun permukiman menegaskan pentingnya perlindungan akuifer secara berkelanjutan.
- Sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Penetapan Gedebage sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru (Teknopolis) memerlukan konsistensi perizinan dan kepastian tata ruang. Perlindungan terhadap kawasan pertanian tersisa menjadi penting agar fungsi ekologis dan ketahanan pangan lokal tidak tergerus ekspansi kawasan komersial semata.
Mendorong Pendekatan Paket Kawasan dan Solusi Terintegrasi
Irwan Nurwansyah menegaskan bahwa penanganan masalah perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan sektoral atau penanganan darurat bersifat sementara. Pemkot Bandung diharapkan dapat mendorong skema pendanaan inovatif, baik melalui Konsolidasi Tanah Perkotaan, Program KOTAKU, maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang berfokus pada integrasi infrastruktur dasar.
”Solusinya harus berbentuk paket intervensi kawasan. Pengelolaan sampah mandiri berbasis wilayah, perbaikan saluran air makro-mikro, dan penataan kampung padat harus berjalan bersamaan. Tanpa keterpaduan perencanaan dan ketegasan regulasi tata ruang, beban lingkungan Kota Bandung akan semakin berat di masa mendatang,” pungkas Irwan. (P-01)
