Porosmedia.com, Bandung – Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih serta ketimpangan hasil pembangunan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan tajam. Langkah pembangunan fisik dinilai tidak akan berdampak substantif jika tidak diimbangi dengan integritas moral penyelenggara negara dan penegakan hukum yang konsisten.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Wawasan Kebangsaan bertajuk “Jaga Rawat Jawa Barat” yang diprakarsai oleh Forum Ormas, LSM, dan Komunitas Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Forum, Jalan Sumedang No. 4, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 40 perwakilan elemen masyarakat sipil ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, di antaranya Koordinator Forum Ormas LSM Jabar Rd. H. Hendra Mulyana, S.H., Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) R. Yadi, Kasubdit Sosbud Dit.Intelkam Polda Jabar AKBP M. A. Taufan T. S., S.H., serta Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid, dengan moderator R. Arif dari Kesekretariatan Forum.
Soroti Risiko Potensi Korupsi dan Akuntabilitas
Dalam diskusi tersebut, para peserta menyuarakan kritik mendalam terkait efektivitas pembangunan daerah yang sering kali terhalang oleh praktik korupsi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.
Forum menilai, status Jawa Barat sebagai daerah penyangga strategis nasional menuntut kepemimpinan yang bebas dari konflik kepentingan serta memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan birokrasi.
Koordinator Forum Ormas, LSM, dan Komunitas Jawa Barat, Rd. H. Hendra Mulyana, S.H., menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial dari Ormas dan LSM harus diperkuat agar kebijakan publik tetap berjalan selaras dengan amanat UUD 1945.
“Pembangunan tidak boleh sekadar diukur dari deretan proyek fisik atau angka statistik di atas kertas. Yang mendasar adalah kehadiran negara dalam menciptakan keadilan sosial, pemerintahan yang tidak korup, serta kepemimpinan yang berintegritas,” tegas Hendra di sela-sela kegiatan.
Penguatan Nilai Konstitusi dan Peran Elemen Sipil
Dari perspektif kebangsaan dan stabilitas daerah, AKBP M. A. Taufan T. S., S.H., memaparkan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah melalui kesadaran berbangsa. Menurutnya, pemahaman nilai-nilai konstitusi merupakan pondasi utama mencegah polarisasi serta memastikan pengawasan masyarakat berjalan dalam koridor hukum.
Sementara itu, perwakilan gerakan anti-korupsi dan gerakan rakyat menggarisbawahi pentingnya keterbukaan publik (transparansi) serta keberanian elemen masyarakat sipil dalam mengawal anggaran daerah agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Diskusi ini menghasilkan penegasan sikap bersama: Forum Ormas, LSM, dan Komunitas Jabar siap menjadi mitra kritis-konstruktif bagi pemerintah daerah. Pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan akan terus dilakukan guna memastikan Jawa Barat dipimpin oleh figur yang amanah, responsif, dan berkeadilan sosial. (PM)
