Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) mencatat capaian signifikan dalam program perbaikan jalan tahun anggaran 2025. Hingga pertengahan Oktober, realisasi penanganan jalan telah mencapai 26,53 kilometer, atau sekitar 89,65 persen dari total target 29,52 kilometer.
Namun di balik angka tersebut, pekerjaan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik yang menuntut solusi lebih sistematis — mulai dari faktor cuaca, kondisi saluran air bawah jalan, hingga penertiban ruang milik jalan yang kerap disalahgunakan.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Bandung, Sandi Suhendar, menyampaikan bahwa progres pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Dari target 29,52 kilometer, kami sudah menyelesaikan 26,53 kilometer. Sekitar 3 kilometer lagi masih dalam proses penyelesaian. Kami optimistis dapat menuntaskannya di akhir tahun,” ujar Sandi saat ditemui, Jumat (17/10/2025).
Dari 266 ruas jalan yang ditangani tahun ini, 165 ruas sudah tuntas, sedangkan 101 ruas lainnya sedang dikebut pengerjaannya.
Beberapa ruas strategis seperti Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Batu Nunggal, Pahlawan, dan Cemara menjadi prioritas utama karena berfungsi sebagai jalur utama mobilitas warga dan pusat aktivitas ekonomi.
“Ruas-ruas besar itu sudah selesai. Sekarang kami fokus menuntaskan ruas lain agar target terpenuhi sesuai jadwal,” tambahnya.
Meski capaian hampir mendekati target, DSDABM mengakui masih menghadapi hambatan teknis dan nonteknis yang kerap berulang dari tahun ke tahun.
Kondisi cuaca menjadi faktor paling memengaruhi kualitas pengaspalan. Proses overlay aspal membutuhkan suhu dan kelembapan tertentu agar hasilnya tahan lama.
Selain itu, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) yang tidak sesuai peruntukan — seperti parkir liar dan aktivitas usaha warga — menjadi tantangan serius yang mengganggu kualitas dan daya tahan lapisan jalan.
“Aspal itu sangat sensitif terhadap cuaca. Di lapangan sering kami temui badan jalan digunakan untuk parkir atau berdagang. Akibatnya, proses pemadatan tidak maksimal,” ungkap Sandi.
“Belum lagi kondisi saluran air di bawah jalan yang kadang ambrol. Saat itu terjadi, pekerjaan harus diulang, dan otomatis menyedot waktu serta biaya tambahan,” lanjutnya.
Masalah tersebut menunjukkan bahwa tantangan infrastruktur di Bandung bukan hanya soal teknis, melainkan juga perilaku sosial dan penegakan aturan di lapangan.
Sandi menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak akan berumur panjang tanpa kesadaran publik dalam menjaga hasilnya.
“Sebagus apa pun jalan yang dibangun, tanpa dukungan masyarakat untuk menjaga—misalnya tidak menutup saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak parkir di bahu jalan—maka hasilnya tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Ia menambahkan, jalan dan saluran air merupakan dua sistem yang saling memengaruhi. Genangan air dapat mempercepat kerusakan lapisan aspal, sementara kebersihan lingkungan menentukan masa pakai jalan.
“Kami butuh kolaborasi semua pihak, termasuk warga dan pengelola utilitas, agar tidak terjadi penggalian tanpa izin atau penumpukan sampah di drainase,” imbuhnya.
Keberhasilan Pemkot Bandung dalam mempercepat perbaikan jalan akan bergantung pada dua hal: transparansi pelaksanaan anggaran dan konsistensi pengawasan di lapangan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, angka capaian fisik tidak cukup tanpa kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Program perbaikan jalan bukan sekadar mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi indikator akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana publik.
“Infrastruktur jalan yang baik bukan hanya soal estetika kota, tetapi tentang efisiensi, keselamatan, dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujar Sandi menutup pernyataannya.
Dengan sisa waktu dua bulan menuju akhir tahun anggaran, DSDABM optimistis dapat menuntaskan target 29,52 kilometer dan meningkatkan tingkat kemantapan jalan Kota Bandung mendekati 90 persen.
Namun, komitmen itu akan diuji oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama dalam menghadapi musim hujan dan dinamika sosial yang masih sering menghambat kualitas pembangunan.
