Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini tengah mengejar target penyelesaian perbaikan infrastruktur di 17 ruas jalan strategis. Meski beberapa titik seperti Jalan Sunda dilaporkan rampung lebih awal, proyek ambisius ini memicu sorotan terkait manajemen dampak lalu lintas dan efektivitas anggaran di tengah masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, per 28 April 2026, terdapat 10 paket pekerjaan yang telah memasuki tahap konstruksi. Ruas yang sedang ditangani meliputi area vital seperti Jalan Dago, Tamansari, hingga kawasan padat Astana Anyar dan Panjunan.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Sandi Suhendar, mengklaim bahwa seluruh paket pekerjaan telah terkontrak dengan target penyelesaian akhir pada Juli 2026. Namun, percepatan di beberapa titik seperti Jalan Sunda menimbulkan pertanyaan dari sisi pengawasan publik mengenai konsistensi kualitas material di tengah durasi pengerjaan yang dipersingkat.
”Semua paket sudah berkontrak. Ada yang sudah selesai, ada yang masih konstruksi. Percepatan sangat bergantung pada karakteristik wilayah,” ujar Sandi, Selasa (28/4/2026).
Pihak Pemkot mengakui adanya kompleksitas pada pengerjaan di wilayah Astana Anyar dan Panjunan. Secara hukum dan teknis, wilayah ini memiliki hambatan utilitas dan kepadatan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan ruas lainnya.
Publik berharap Pemkot tidak hanya mengejar progres fisik, tetapi juga mitigasi kemacetan yang kerap dikeluhkan warga selama masa konstruksi berlangsung.
Untuk memastikan proyek ini aman secara hukum dan administratif, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh publik dan instansi pengawas:
Transparansi Anggaran: Hingga berita ini diturunkan, rincian nilai kontrak per paket jalan (seperti paket Merdeka–Braga–Wastukencana) belum dipaparkan secara detail kepada publik dalam rilis resmi.
Pengawasan Vendor: Ketepatan waktu penyelesaian tetap harus dibarengi dengan audit berkala agar tidak terjadi potensi kerugian negara akibat spesifikasi yang tidak sesuai standar (maladministrasi).
Manajemen Dampak: Efektivitas koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengalihan arus lalu lintas menjadi parameter keberhasilan proyek, bukan sekadar kecepatan aspal terpasang.
Pemerintah Kota Bandung optimis seluruh rangkaian perbaikan infrastruktur ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi mobilitas warga, meski tantangan di lapangan masih memerlukan pengawalan ketat hingga Juli mendatang.
