Porosmedia.com – Air adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, di Kota Bandung, realitas ini masih jauh dari ideal. PDAM Tirtawening, perusahaan daerah yang seharusnya menjamin ketersediaan air bersih, justru menjadi salah satu sumber keluhan publik paling konsisten dari tahun ke tahun. Masalah yang dihadapi bukan sekadar teknis, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola, akuntabilitas, dan keberpihakan pada warga.
Keluhan tentang air keruh, berbau, bahkan bercampur sedimen sudah menjadi cerita lama yang belum dituntaskan. Pemadaman air masih terjadi secara berkala, terutama saat musim kemarau atau perbaikan pipa. Pertanyaan mendasar muncul: sampai kapan warga harus membayar penuh untuk layanan yang setengah jalan?
Kualitas layanan yang tidak merata ini menimbulkan krisis kepercayaan. Ketika rumah tangga di Bandung masih harus membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari, keberadaan PDAM kehilangan legitimasi sebagai penyedia utama air bersih.
Memang benar, sebagian masalah bersumber dari infrastruktur yang sudah usang. Tingkat kebocoran air atau non-revenue water di Bandung tergolong tinggi, yang berarti banyak air hilang di perjalanan sebelum sampai ke pelanggan. Namun, yang jadi sorotan adalah pola manajemen yang lebih sering reaktif daripada proaktif.
Alih-alih memiliki strategi jangka panjang untuk peremajaan pipa dan efisiensi distribusi, perbaikan kerap dilakukan setelah terjadi gangguan besar. Akibatnya, kerugian finansial menumpuk, sementara pelayanan tetap tertatih.
Kenaikan tarif selalu menjadi isu sensitif. Warga Kota Bandung tidak menolak membayar lebih mahal jika sebanding dengan peningkatan layanan. Namun, kenyataannya, kenaikan tarif justru sering datang bersamaan dengan keluhan air keruh atau suplai yang macet. Transparansi dalam perhitungan tarif pun kerap dipertanyakan.
Tagihan yang melonjak tanpa penjelasan detail menimbulkan kecurigaan publik. Dalam konteks ini, yang dipertaruhkan bukan hanya soal uang, tetapi juga integritas lembaga penyedia layanan dasar.
Proses pengaduan pelanggan masih menjadi titik lemah. Banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan jawaban cepat dan solusi nyata. Informasi soal pemadaman air atau perbaikan jaringan sering datang terlambat, seolah komunikasi dengan masyarakat bukan prioritas.
Padahal, di era digital, menginformasikan jadwal pemeliharaan atau kondisi darurat semestinya sangat mudah dilakukan. Minimnya komunikasi hanya memperlebar jarak antara PDAM dan pelanggan yang kecewa.
Kualitas air baku yang memburuk dari Sungai Cikapundung dan Citarum adalah ancaman serius. Limbah domestik dan industri yang mencemari sungai tidak hanya memperberat kerja PDAM, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi warga.
Jika pengelolaan sumber air tidak diperbaiki, sekadar memperbaiki pipa atau menaikkan tarif tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Keberlanjutan layanan air bersih sangat bergantung pada keberanian PDAM dan pemerintah kota untuk menertibkan pencemar sekaligus mengelola sumber air dengan serius.
Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah munculnya isu dugaan korupsi dan inefisiensi dalam tubuh PDAM. Meski tidak selalu terungkap ke publik, bisik-bisik mengenai pengadaan barang, proyek perbaikan, hingga alokasi anggaran menjadi noda yang terus membayangi.
Air adalah kebutuhan vital. Jika dana publik yang seharusnya digunakan untuk memastikan layanan justru bocor di meja birokrasi, maka yang dirugikan adalah seluruh warga kota. Transparansi dan audit terbuka harus menjadi langkah mutlak untuk memulihkan kepercayaan.
PDAM Tirtawening tidak boleh lagi berlindung di balik alasan klasik seperti infrastruktur tua atau beban operasional. Yang dibutuhkan sekarang adalah reformasi menyeluruh—dari transparansi keuangan, modernisasi manajemen, perbaikan infrastruktur, hingga komunikasi publik yang terbuka.
Kota Bandung layak mendapatkan layanan air bersih yang bermartabat. Selama PDAM Tirtawening belum berbenah secara serius, warga akan terus membayar mahal, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan rasa frustrasi atas hak dasar yang belum terpenuhi.
