Porosmedia.com, Bandung – Proses seleksi Direktur Utama dan Dewan Pengawas PDAM Tirtawening Kota Bandung kini berada di bawah mikroskop publik. Sejumlah elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik mulai menyuarakan kekhawatiran terkait integritas tahapan seleksi yang dinilai menyimpan sejumlah celah krusial, mulai dari latar belakang kandidat hingga komposisi tim penilai.
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling strategis di Kota Bandung, PDAM Tirtawening memikul tanggung jawab vital dalam pemenuhan hak dasar air bersih. Oleh karena itu, standar kompetensi dan independensi kepemimpinan di tubuh perusahaan ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Berikut adalah beberapa poin krusial hasil penelusuran yang menjadi catatan kritis terhadap proses seleksi saat ini:
1. Independensi Kandidat dari Afiliasi Politik
Salah satu aspek yang paling disorot adalah munculnya nama calon yang diindikasikan memiliki kedekatan atau afiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Secara normatif, tata kelola BUMD yang sehat mensyaratkan jajaran direksi berasal dari kalangan profesional murni.
Keberadaan figur berlatar belakang politik dalam bursa kepemimpinan BUMD dikhawatirkan akan memicu conflict of interest (konflik kepentingan). Hal ini berpotensi menggeser orientasi perusahaan yang seharusnya fokus pada pelayanan publik dan profitabilitas, menjadi sekadar instrumen kepentingan politik praktis.
2. Validitas Pengalaman Manajerial Strategis
Sorotan juga tertuju pada rekam jejak kandidat dari internal yang lolos dalam tahapan seleksi. Meski memiliki kedekatan secara organisatoris, kandidat tersebut dinilai belum memiliki portofolio yang memadai dalam memimpin perusahaan pada level tertinggi (Top Management).
Jabatan Direktur Utama memerlukan kapasitas kepemimpinan strategis yang teruji dalam mengelola struktur organisasi besar. Minimnya pengalaman di level eksekutif memunculkan pertanyaan mengenai ketegasan standar kualifikasi dan indikator kinerja utama (KPI) yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
3. Netralitas Dewan Pengawas dan Unsur ASN
Proses seleksi Dewan Pengawas juga tidak luput dari kritik setelah adanya unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung yang dinyatakan lolos. Secara prinsip Good Corporate Governance (GCG), Dewan Pengawas seharusnya memiliki jarak profesional yang cukup dengan pemilik modal (Pemerintah) untuk menjamin fungsi kontrol yang objektif.
Jika pengawasan didominasi oleh unsur birokrasi yang memiliki hubungan hierarki langsung, dikhawatirkan fungsi check and balances terhadap kinerja direksi tidak akan berjalan optimal, yang pada akhirnya merugikan kepentingan pelanggan.
4. Objektivitas Panitia Seleksi (Pansel)
Integritas hasil seleksi sangat bergantung pada siapa yang menyeleksi. Munculnya dugaan bahwa anggota Pansel berasal dari unsur partai politik menjadi noda pada aspek objektivitas. Idealnya, Pansel diisi oleh kombinasi akademisi, praktisi bisnis, dan pakar tata kelola yang independen.
Keterlibatan unsur politik dalam Pansel menciptakan persepsi publik bahwa hasil akhir seleksi mungkin sudah “terpola” sejak awal, sehingga mereduksi kepercayaan terhadap transparansi proses ini.
Menjaga Marwah BUMD
Rangkaian kejanggalan ini jika tidak segera diklarifikasi secara transparan oleh Pemerintah Kota Bandung, dikhawatirkan akan melahirkan delegitimasi publik terhadap pimpinan yang nantinya terpilih.
PDAM Tirtawening membutuhkan nahkoda yang tidak hanya paham teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang bersih dari intervensi eksternal. Publik Bandung menanti langkah nyata dari panitia seleksi untuk membuktikan bahwa proses ini adalah murni pencarian talenta terbaik, bukan sekadar formalitas administratif untuk melegitimasi kepentingan tertentu.
Sumber : NN (Aktivis di Kota Bandung)
