Porosmedia.com – Bulan Kemerdekaan tahun ini tampaknya punya cara sendiri untuk menghibur rakyat. Setelah lomba panjat pinang, balap karung, dan makan kerupuk, kita mendapatkan satu cabang perlombaan baru: tebak angka dalam pidato kenegaraan.
Hadiah utamanya? *Kebingungan nasional!*
Presiden Prabowo Subianto menyebut seorang perempuan bernama Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
Pernyataan itu segera membuat rakyat Indonesia mendadak menjadi ekonom, pedagang bawang, kalkulator berjalan, bahkan auditor dadakan. Sebab kalau benar Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupas, pekerjaan itu bukan lagi buruh harian.
Ini tentu sudah mendekati profesi _crazy rich_ pengupas bawang.
Masalahnya, belakangan informasi resmi yang beredar justru menyebut Susanah bukan pengupas bawang. Ia adalah penjahit kain majun atau kain perca dengan upah Rp700 per kilogram.
Buruh harian dari Cileungsi Bogor ini biasanya mampu menjahit sekitar 20 kilogram sehari, sehingga penghasilannya sekira Rp14.000 saja sehari. Setelah itu ia bekerja mencuci ompreng di dapur MBG.
Nah, di sinilah komedi berubah menjadi tragedi data.Ada dua angka yang berbeda sejauh langit dan bumi: Rp700 perak dan Rp700.000 rupiah. Ada pula dua pekerjaan yang berbeda sejauh bawang dan kain majun.
Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi?
Mungkinkah angka 700 dalam dokumen berubah menjadi 700 ribu ketika sampai ke podium?
Mungkinkah pekerjaan “menjahit kain majun” berubah menjadi “mengupas bawang” dalam perjalanan?
Atau mungkinkah ada sebuah mesin penerjemah baru di sekitar Istana yang memiliki kemampuan luar biasa: mengubah Rp700 menjadi Rp700 ribu dan kain perca menjadi bawang.
Kalau mesin itu ada, sebaiknya segera diamankan. Jangan sampai nanti APBN Rp3.000 triliun dibaca Rp3.000 kuadriliun.
Yang lebih menarik, ini bukan sekadar salah angka. Ini menyangkut martabat seorang warga negara yang sedang diperkenalkan oleh kepala negara. Susanah hadir bukan sebagai bahan lelucon. Ia hadir sebagai representasi rakyat kecil yang bekerja keras agar anak-anaknya tetap sekolah.
Karena itu, yang seharusnya membuat kita tertawa bukan Susanah, melainkan kekacauan informasi yang menempel pada kisah hidupnya.
Bayangkan betapa lucunya negeri ini. Susanah bekerja menjahit kain majun dengan upah hanya Rp700 perak per kilogram. Presiden memperkenalkannya sebagai pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
Rakyat kemudian menghitung: “Kalau sehari 20 kilogram, berarti Rp14 juta!”. Susanah mungkin pulang ke rumah membawa Rp14 ribu. Sementara rakyat, membawa pulang Rp14 juta dalam bentuk kemarahan, meme, dan pertanyaan.
Inilah republik angka yang kadang-kadang lebih ajaib daripada republik fiksi.
Dan karena ini pidato kenegaraan, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Pidato Presiden bukan obrolan warung kopi. Ia disusun, diketik, diedit, diperiksa, dicetak, dibaca, direhearsal, lalu disampaikan di hadapan lembaga-lembaga negara dan disaksikan jutaan rakyat.
Maka kalau angka Rp700 benar-benar berubah menjadi Rp700 ribu ketika dibaca, publik berhak bertanya: di mana sistem pengecekan faktanya?
Kalau memang sejak awal naskahnya tertulis Rp700 ribu dan pekerjaan Susanah tertulis sebagai pengupas bawang, pertanyaan berikutnya justru lebih besar: siapa yang memasukkan data itu dan dari mana sumbernya?
Inilah yang harus dijelaskan. Bukan sekadar mengatakan “salah sebut”. Sebab dalam pemerintahan modern, salah koma bisa berarti salah anggaran; salah nol bisa berarti salah persepsi; dan salah identitas bisa berarti salah menggambarkan kehidupan rakyat.
Yang paling tidak adil adalah Susanah akhirnya menjadi terkenal karena kesalahan yang bukan dibuatnya.
Ia bukan buruh yang memperoleh Rp700 ribu per kilogram. Ia adalah seorang ibu yang bekerja dengan upah Rp700 perak saja per kilogram. Dan justru di situlah kisah sebenarnya jauh lebih hebat daripada versi pidato.
Ia menjahit kain majun dari pagi, bekerja lagi di dapur MBG pada siang hari, sementara suaminya menjadi buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak selalu ada.
Ia bertahan agar anak-anak tetap sekolah.
Itulah wajah kemerdekaan yang sesungguhnya.
Bukan angka fantastis Rp700 ribu per kilogram.
Melainkan seorang ibu yang tetap bekerja meski hanya dibayar Rp700 per kilogram.
Maka jangan sampai kesalahan angka membuat kita kehilangan makna.
Kita boleh—bahkan wajib yg—mengkritik ketelitian, mekanisme verifikasi, dan kualitas informasi yang sampai ke podium Presiden. Sebab Presiden boleh salah mengucapkan angka. Tetapi negara tidak boleh salah memahami rakyatnya. Dan itu antara lain dipicu, untuk kesekian kalinya, oleh ulah Presiden negeri ini yang membuat lelucon yang tidak lucu..**
Kholid Harras
