Porosmedia.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan penempatan tenaga psikolog profesional di sekolah-sekolah menengah sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap fenomena kenakalan remaja dan krisis psikologis generasi muda di era digital.
Menurut KDM, langkah ini merupakan bagian dari pendekatan sistemik dan preventif dalam menangani problematika siswa yang kian kompleks dan tidak lagi dapat diatasi hanya melalui layanan konvensional seperti guru Bimbingan Konseling (BK).
“Ada persoalan psikologis yang cukup serius pada generasi muda kita hari ini, terutama Gen Z. Maka, pendekatannya tidak bisa sepihak atau normatif. Kita butuh investigasi berbasis psikologi agar masalah ini bisa dibuka secara jujur dan ditangani lebih tepat,” kata Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Sabtu (19/7/2025).
Ia menyebut bahwa setiap SMA dan SMP, idealnya memiliki minimal satu psikolog tetap untuk memperkuat layanan konseling dan mengidentifikasi risiko sejak dini.
“Kondisi hari ini sudah akut. Guru BK tidak lagi cukup menampung beban konseling yang kian berat dan sensitif. Oleh karena itu, saya akan mengajak bupati dan wali kota untuk mengintegrasikan psikolog dalam sistem pendidikan di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Gubernur Dedi juga mengkritisi berbagai faktor yang memperparah degradasi moral dan kesehatan mental remaja, seperti paparan media digital tanpa kontrol, minimnya aktivitas fisik, konsumsi makanan instan, kerusakan ekologi permukiman, hingga melemahnya komunikasi anak dengan orang tua.
“Anak-anak kita saat ini cenderung kurang bergerak, terisolasi dalam ruang sempit, dan lebih banyak berinteraksi dengan konten yang tidak selalu sehat. Ini memperbesar potensi penyimpangan perilaku—dari tawuran, kekerasan, sampai pelanggaran seksual. Semua itu bisa bermula dari krisis psikologis yang tak terlihat,” ujar KDM.
Ia juga menyinggung fenomena “paparan digital” yang bukan hanya menyangkut radikalisme, tetapi juga tren kekerasan daring dan budaya konsumsi informasi destruktif yang dibungkus dalam kemasan hiburan.
Pemprov Jawa Barat berharap kebijakan ini dapat menjadi percontohan nasional dalam membangun sistem pendidikan yang lebih humanis dan adaptif terhadap tantangan zaman.
