Porosmedia.com – Guru Besar IPB, Prof. Dr. Ir. Suwardi, M.Agr menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) melarang penanaman Sawit di Jabar sebagai langkah yang “tidak tepat”. Alasannya terdengar ilmiah dan meyakinkan.
“Secara geografis dan iklim, sebagian Jawa Barat cocok untuk sawit,” kata Suwardi kepada Kompascom (2 Januari 2026).
Ia juga menegaskan, “Kalau dikatakan kelapa Sawit boros air, itu salah,” karena tingkat transpirasi Sawit dinilai mirip dengan Karet dan Kakao.
Kalimat-kalimat ini penting dikutip utuh supaya enggak dianggap hoax. Tapi justru di sinilah persoalannya : kebijakan publik tidak pernah berdiri hanya pada satu parameter ilmiah.
Cocok secara iklim bukan berarti layak secara tata ruang.
Data BPS menunjukkan Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia, dengan kepadatan lebih dari 1.300 jiwa per km². Saking padatnya penduduk, wilayahnya pemukiman sempit, topografinya didominasi perbukitan dan hulu DAS, serta menjadi penyangga air bagi jutaan penduduk—bukan hanya Jabar, tapi juga DKI dan Banten.
Dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan “tanaman apa yang bisa tumbuh”, melainkan tanaman apa yang masih boleh ditanam tanpa memperparah risiko ekologis.
Soal air, perdebatan transpirasi (daya serap air) memang sah di ruang akademik. Namun kebijakan KDM tidak mendudukkan Sawit sebagai satu-satunya penyebab banjir atau longsor. Yang dipersoalkan adalah pola ekspansi monokultur. Sawit membutuhkan bentang lahan luas, homogen, dan cenderung menghilangkan vegetasi penyangga. Di Jawa Barat—yang hulu-hulunya sudah rapuh—risiko ini bukan teori, melainkan pengalaman berulang.
BNPB mencatat Jawa Barat secara konsisten berada di papan atas provinsi rawan longsor dan banjir. KLHK dan Pemprov Jabar juga menyebut lebih dari 80 persen kawasan hutan Jabar telah rusak atau terdegradasi. Dalam konteks ini, klaim bahwa Sawit “ditanam di dataran rendah dan datar” menjadi argumentasi parsial. Karena kerusakan ekologis tidak berhenti di batas petak kebun.
Simplenya hutan Jabar ini sudah rusak Prof ! Kalau lahan dataran rendah yang tersisa dipakai buat Sawit, lalu perumahan untuk pemukiman penduduk ini mau dibangun dimana ? Di puncak gunung ?
Lalu kita bahas soal ekonomi. Prof Suwardi menyebut petani Sawit bisa meraup Rp 6 juta per hektar per bulan, dan karena itu petani enggan mengganti komoditas. Angka ini tidak dibantah. Sawit memang menguntungkan. Makanya sampai Presiden gencar promosi dan tergila-gila dengan Sawit.
Tapi kebijakan publik selalu bertanya satu tingkat lebih dalam : keuntungan siapa, dan risiko ditanggung siapa ? Kalau yang untung pengusaha pengusaha besar dan yang rugi rakyat Jabar, lalu KDM akan diam begitu saja? Ya enggak mungkin kan ?
Fakta menunjukkan Sawit jarang tumbuh sebagai kebun kecil yang mandiri. Ia tumbuh bersama konsolidasi lahan, ketergantungan pasar, dan konflik ruang. Jawa Barat—dengan tekanan penduduk dan keterbatasan lahan—tidak punya kemewahan untuk menanggung dampak jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Keuntungan korporat korporat besar multinasional.
Karena itu penting dicatat : KDM tidak memerintahkan pencabutan sepihak. Surat edaran itu mengatur alih komoditas bertahap, dengan pendampingan dan pilihan tanaman yang sesuai agroekologi Jawa Barat : seperti misal Teh, Kopi, Karet, Kina. Ini bukan kebijakan anti-petani, melainkan penyesuaian arah pembangunan wilayah. Tanaman Sawit yang udah kadung ditanam akan dikurangi secara bertahap hingga kawasan di konservasi kembali ke fungsi semestinya.
Perbedaan ini sejatinya mencerminkan dua cara pandang. Profesor tersebut punya pendekatan sektoral melihat Sawit sebagai objek tanaman. Sementara KDM punya pendekatan kepemimpinan wilayah melihat Jawa Barat sebagai ruang hidup yang sudah terlalu penuh untuk ditambah beban ekologis baru.
Ilmu tanah memang penting, saya enggan bermaksud menyepelekan ilmu Profesor. Saya juga bukan pengagum KDM, saya respect betul sama Prof Suwardi. Tapi maaf Prof, bagi KDM kepemimpinan adalah soal memilih risiko paling kecil bagi rakyatnya. Dalam konteks Jawa Barat hari ini, larangan ekspansi Sawit bukan tindakan emosional—melainkan keputusan berbasis realitas wilayah.
Pemimpin daerah tidak ditugaskan mencari komoditas paling menguntungkan.
Ia ditugaskan memastikan wilayahnya tetap layak dihuni. Bukan buat sekarang saja. Tapi untuk anak cucu di masa yang akan datang.
Dan di titik itu, kebijakan Kang Dedi Mulyadi berdiri pada pijakan yang jauh lebih luas daripada sekadar cocok atau tidaknya Sawit di tanam di Jawa Barat.
Bagi saya gelar akademis itu penting buat lamar kerja dan atau buat melamar calon istri, tidak untuk menanam Sawit karena tidak perlu berpendidikan tinggi, yang penting paham kalau Sawit juga pohon, sama-sama ada daunnya seperti Toge juga ada daunnya.
