Porosmedia.com, Bandung – Kota Bandung, yang kerap dijuluki sebagai Paris van Java sekaligus pusat pemerintahan Jawa Barat, kini menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur publik. Dalam sebuah diskusi hangat yang terekam belum lama ini, dan tersebar di beberapa akun tiktok terungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi jalan di Kota Bandung yang jauh dari kata ideal.
Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, dalam dialognya bersama Pemerintah Kota Bandung, secara tajam menyoroti alokasi anggaran infrastruktur yang dinilai tidak proporsional. Berdasarkan data yang mengemuka dalam diskusi tersebut, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang menyentuh angka Rp7 triliun, alokasi untuk perbaikan jalan hanya berkisar di angka Rp137 miliar.
”137 (miliar) kecil sekali untuk Kota Bandung. Ini kota, (APBD) 7 triliun. Minimal 400 miliar,” ujar Dedi dalam potongan video yang kini menjadi sorotan publik.
Yang lebih memprihatinkan, saat dikonfirmasi mengenai kualitas jalan, pihak Pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkait mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang masuk dalam kategori “mantap” atau mulus tanpa gelombang baru mencapai sekitar 17 persen.
Angka ini memicu pertanyaan kritis mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah. Dengan statusnya sebagai destinasi wisata internasional dan wajah dari Jawa Barat, persentase jalan mulus yang belum menyentuh angka 20 persen dianggap sebagai rapor merah bagi manajemen infrastruktur kota.
Selain persoalan jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan sampah juga menjadi rapor yang terus dikritisi. Gunernur Jabar menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kota dan provinsi agar pembangunan tidak terlihat jomplang, terutama di titik-titik vital seperti jalan nasional dan provinsi yang melintasi kota.
Kritik ini seolah menjadi pengingat bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran tahun-tahun mendatang. Publik kini menanti, apakah alokasi anggaran akan lebih berpihak pada kenyamanan mobilitas warga, ataukah Kota Bandung tetap harus puas dengan “wajah” jalanannya yang hanya mulus di sebagian kecil wilayah saja.
