KAMI Lintas Provinsi Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 

Jakarta, porosmedia.com – Bahwa adanya ide pimpinan partai politik pendukung rezim oligarki untuk menunda pemilu tahun 2024 dan mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden, selain merupakan pengkhianatan dari tujuan berbangsa dan bernegara juga merupakan tindakan kejahatan demokrasi yang tidak memiliki landasan hukum dan telah mengangkangi ketentuan konstitusi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UUD RI Tahun 1945

Bahwa, penjilat-penjilat kekuasaan dari beberapa petinggi partai koalisi, sedang melakukan rekayasa dengan memanipulasi atas nama aspirasi rakyat bersuara meminta adanya penundaan Pemilu 2024. Tanpa sadar sedang melakukan pembajakan aspirasi dan konstitusi yang akan menghancurkan demokrasi, tanpa dasar logika hukum yang benar.

Bahwa, wacana perpanjangan jabatan presiden dan banyak jabatan publik lainnya melalui penundaan Pemilu 2024, adalah mal administrasi publik dalam skala raksasa, semata untuk kepentingan nafsu kekuasaan incumbent dan oligarki, bukan untuk kepentingan publik. Konstitusi UUD1945 dengan pasal pembatasan jabatan presiden terang-terangan mau dikhianati.

Bahwa, sejak amandemen ugal-ugalan yang melahirkan UUD2002, sederetan mal administrasi publik selama lima tahun terakhir makin menjadi-jadi. Hukum dibuat dan ditafsirkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elite politik. Pengunduran Pemilu 2024 itu bukan saja mal administrasi publik, tetapi bakal menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara di Republik ini.

Baca juga:  Pengamat: Ada Pihak yang Mencoba Mengail di Air Keruh Terkait Isu Mortir di Papua

Atas dasar pemikiran di atas, maka *KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA ( KAMI ) LINTAS PROVINSI – MENYAMPAIKAN SIKAP* :

1. Wacana penundaan Pemilu sangat berbahaya harus di hentikan, niat dan perilaku yang terang-terangan akan berbuat makar dan menghianati UUD 45.

2. Hentikan rekayasa Politik berupa praktik politik siluman yang akan merusak tatanan negara, hanya sekedar meloloskan dan memenuhi keinginan nafsu kekuasaan memperpanjang masa jabatan.

3. Semua pihak harus menyadari pengunduran Pemilu 2024 itu bukan saja mal administrasi publik, tapi bakal menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara di Republik ini.

_Surakarta, 27 Februari 2022_

_*KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI*_

KAMI JAWA TENGAH
Mudrick SM Sangidu

KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Syukri Fadholi

KAMI JAWA TIMUR
Daniel M Rasyid

KAMI JAWA BARAT
Syafril Sjofyan

AP-KAMI DKI JAKARTA
Djudju Purwantoro

KAMI BANTEN
Abuya Shiddiq

KAMI SUMATRA UTARA
Zulbadri

KAMI RIAU
Muhammad Herwan

KAMI KALIMANTAN BARAT
H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA

KAMI SUMATERA SELATAN
Mahmud Khalifah Alam S.Ag

Baca juga:  Puan: Aturan JHT Banyak Penolakan dan Membuat Sensitif Masyarakat

KAMI SULAWESI SELATAN
Geralz Geerhan

KAMI KEPULAUAN RIAU
Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd.

KAMI JAMBI
H. Suryadi

Sekretaris
Sutoyo Abadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *