Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” serta Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kamis (18/9/2025).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir bersama jajaran camat untuk memberikan dukungan awal sekaligus menyambut kolaborasi lintas sektor ini.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan agenda Pemkot Bandung dalam penyediaan hunian layak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor, Jawa Barat menargetkan pembangunan 100.000 rumah subsidi sebagai bagian dari target nasional 3 juta rumah. Program ini akan dilaksanakan dengan model padat karya, gotong royong, serta pemberdayaan UMKM.
“Program ini diharapkan menjadi katalis transformasi sosial-ekonomi Jawa Barat. Imah Merenah, Hirup Tumaninah berarti rumah yang layak untuk hidup yang lebih tenang,” ujar Wali Kota.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pembangunan perumahan rakyat harus berkeadilan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar untuk spekulasi investasi.
“Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat yang sejahtera,” ungkapnya.
Dedi menambahkan, akar persoalan kemiskinan masih berkaitan dengan pernikahan tanpa perencanaan, rumah tidak layak, hingga pola konsumsi boros. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga menekan biaya hidup rakyat.
“Akses pendidikan harus terjangkau, anak-anak tidak terbebani biaya tambahan seperti outing atau konsumsi berlebihan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemprov Jabar kini mengalihkan anggaran dari proyek digital yang dianggap elitis menuju pembangunan nyata seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, penerangan jalan, hingga rumah rakyat. Pemprov juga menyiapkan perlindungan sosial-ekonomi, mulai dari jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga bantuan bagi pasien rumah sakit. Program KUR Perumahan dihadirkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar hasil kerja sama lintas kementerian dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.
“APBN hanya mampu menyiapkan 280 ribu unit rumah, sementara kebutuhan mencapai 3 juta unit. Karena itu lahir terobosan KUR Perumahan,” jelas Maruarar.
Ia menambahkan, pembangunan rumah subsidi memiliki dampak luas. “Satu rumah subsidi melibatkan lima pekerja. Ratusan ribu unit rumah akan menghidupkan jutaan orang, mulai dari pekerja bangunan, warung makan, petani, sopir truk, hingga toko material,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai backlog perumahan harus segera diatasi karena masih banyak keluarga menikah yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.
“Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem yang melibatkan pemerintah, perbankan, pengembang, serta dukungan data dari BPS,” tuturnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut mengapresiasi program tersebut karena memiliki efek pengganda terhadap perekonomian nasional.
“Setiap Rp1 juta investasi perumahan dapat menghasilkan output Rp1,9 juta. Backlog perumahan juga turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga, atau berkurang 300 ribu unit dalam setahun,” jelas Amalia.
