Dari Aksi Teatrikal hingga Konsolidasi Tokoh, Desakan Penyelamatan Bonbin Bandung Kian Kuat

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pejuang Kebun Binatang Bandung menggelar rangkaian agenda konsolidasi pada Rabu, 17 Desember 2025. Kegiatan ini meliputi aksi teatrikal, silaturahmi dengan Pangdam III/Siliwangi, serta pertemuan konsolidasi lintas tokoh dan organisasi masyarakat yang membahas masa depan operasional Kebun Binatang Bandung di tengah konflik yang belum tuntas.

Agenda pertama berupa aksi teatrikal digelar pada pukul 11.00 hingga 13.00 WIB. Aksi ini dikoordinasikan oleh Priston, Trisno, dan Dedi sebagai penanggung jawab lapangan.

Melalui aksi tersebut, peserta menyampaikan pesan moral agar Kebun Binatang Bandung tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang dinilai tidak bertanggung jawab, serta menekankan pentingnya menjaga aset konservasi, satwa, dan kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan.

Aksi berlangsung tertib sebagai bentuk ekspresi aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan Kebun Binatang Bandung.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Mayjen TNI (Purn) Saurif Kadi melakukan silaturahmi dengan Pangdam III/Siliwangi di Makodam Siliwangi, Bandung, yang berlangsung pukul 11.15 hingga 13.00 WIB.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Dr. Nina Kurnia Hikmawati dan Henda Surwenda, serta dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya istri Mayjen (Purn) Saurif Kadi, Andri Kantaprawira, Yani Solihin GP, Abah Syam beserta istri, dan Rully Alfiady.

Baca juga:  Reses Ayi Khusnayaddi Aspirasi Masyarakat Sudah Tuntas Dikerjakan

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam III/Siliwangi menyampaikan komitmennya untuk memperhatikan situasi Kebun Binatang Bandung, khususnya terkait keselamatan satwa dan keberlangsungan operasional. Pangdam juga menyatakan akan mendorong komunikasi lintas pihak, termasuk dengan Pemerintah Kota Bandung, serta membuka ruang koordinasi bersama unsur kepolisian untuk melihat kondisi di lapangan secara objektif.

Selain itu, Pangdam menyatakan dukungan moral kepada para pegiat dan pejuang Kebun Binatang Bandung, serta menegaskan tidak menginginkan adanya satwa yang terlantar atau mati akibat konflik berkepanjangan.

Agenda selanjutnya adalah konsolidasi masyarakat pejuang Kebun Binatang Bandung yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Asep Andriana, Apipudin, Yan Rizal (Caca), dan Dyna Ahmad.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera membuka kembali operasional Kebun Binatang Bandung dengan tanggung jawab penuh selama proses penyelesaian konflik dan persoalan hukum berjalan. Langkah ini dinilai penting demi keselamatan satwa dan keberlangsungan hidup para karyawan.

Peserta konsolidasi juga mengusulkan opsi pembukaan Kebun Binatang Bandung secara non-komersial berbasis partisipasi masyarakat melalui penggalangan donasi, jika kebijakan resmi belum ditetapkan. Selain itu, muncul gagasan pembentukan petisi dukungan tokoh dan masyarakat, serta rencana advokasi ke tingkat nasional dan internasional agar persoalan Kebun Binatang Bandung mendapat perhatian lebih luas.

Baca juga:  Menanti Transparansi Pemkot Bandung: 85 Lembaga Antre Kelola Kebun Binatang, Siapa Paling Layak?

Konsolidasi ini dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi, di antaranya Mayjen (Purn) Saurif Kadi, Nu’man Abdul Hakim, dr. Andi Talman, Radhar Tribaskoro, Abah Syam, serta perwakilan dari GEMA PS, FK3I, WALHI, KPJ Bandung, FKPPI, UMKM Kebon Seni, Buah Batu Coret, MMS, GMBI, PEWARIS, GMNI, AMS, Aliansi Bandung Melawan, Paguron Sekar Rahayu, Daya Sunda Aliansi Garut–Sumedang, serta karyawan Kebun Binatang Bandung.

Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi masyarakat sipil untuk mendorong penyelesaian konflik Kebun Binatang Bandung secara berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan satwa, karyawan, serta masyarakat luas.

Para peserta berharap seluruh pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah konkret agar Kebun Binatang Bandung kembali beroperasi dengan tata kelola yang bertanggung jawab, sembari menunggu penyelesaian menyeluruh atas konflik yang ada.