Porosmedia.com, Bandung – Halaman Gedung Sate pada Kamis sore (5 September 2025) menjadi panggung terbuka bagi suara protes rakyat yang dikemas dalam aksi budaya. Tokoh budaya sekaligus pegiat lingkungan Jawa Barat, Dadang Hermawan Arthayuda, atau akrab disapa Mang Utun, tampil lantang di hadapan ratusan warga. Ia menyerukan dengan tegas agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencabut subsidi yang dinilai tidak transparan untuk DPRD Jabar—subsidi yang mengacu pada Pergub 2021.
“Untuk Demul, cabut subsidi tak jelas untuk DPRD Jabar! Mumpung Anda baru menjabat, jangan warisi beban lama yang justru melukai keadilan anggaran,” seru Mang Utun dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, Mang Utun mengingatkan publik akan potensi ketidakadilan anggaran. Ia menyinggung keributan nasional gara-gara tunjangan Rp50 juta per anggota DPR RI yang memicu gelombang protes. Ironisnya, menurut Mang Utun, di DPRD Jabar justru terdapat anggaran mencapai Rp74 juta per anggota per bulan.
“Bayangkan, di pusat kita ribut besar, sementara di daerah lebih besar lagi tapi cenderung senyap. Inilah yang harus kita kritisi,” ujarnya geram.
Selain persoalan subsidi, Mang Utun juga menyinggung tindakan aparat Disparbud Jabar yang mencoba mengusir kelompok seni Sunda dari area publik Gasibu. Padahal, kelompok tersebut sudah rutin tampil tiga tahun terakhir, menjadi atraksi budaya yang digemari warga sekaligus menarik minat turis mancanegara.
“Alih-alih didukung, kami justru diusir. Seni debus, silat, jaipong, ini adalah wajah budaya Sunda yang mestinya dipelihara, bukan dipinggirkan,” tegasnya.
Gelaran aksi tersebut menjadi bukti bahwa demonstrasi tidak selalu identik dengan kekerasan. Dengan format pertunjukan seni Sunda dari berbagai daerah—pencak silat, calung, jaipong, hingga debus—aksi ini menyedot perhatian publik yang sedang beraktivitas di sekitar Gedung Sate. Warga menyebut aksi ini lebih segar, damai, dan sekaligus menyampaikan pesan politik yang tajam.
Saat dimintai tanggapan soal gerakan 17 + 8 Tuntutan Rakyat, Mang Utun menyatakan dukungan penuh.
“Kami para aktivis seni dan budaya siap berkolaborasi. Bahkan kami menambahkan dua tuntutan penting: pertama, segera sahkan RUU Masyarakat Adat; kedua, lindungi jutaan hektar hutan adat dari klaim sepihak atas nama program ketahanan pangan, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.
Aksi ini juga menuai apresiasi warga yang menonton langsung. Apandi (45), warga Kopo, Bandung, yang awalnya hanya berolahraga di Gasibu, mengaku terkesan.
“Ini demo yang bagus, bukan sekadar teriak-teriak, tapi menampilkan seni tradisi daerah. Ada Cibatu, Garut, dan lainnya. Sangat menarik,” katanya.
Sementara itu, Ervina (24) dan Jajang (26), karyawan swasta asal Dago, menyebut mereka betah menonton aksi budaya ini lebih dari satu jam.
“Kalau demo begini, penuh seni, damai, dan tidak ricuh, Jawa Barat dan Indonesia akan jauh lebih aman,” ungkap keduanya sambil tersenyum.
